JAKARTA,– Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menyoroti maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintahan tepat dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Buya Anwar Abbas menilai, banyaknya pejabat dan pembantu Presiden Prabowo yang terjerat kasus korupsi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
”Di satu sisi Prabowo sebagai Presiden sangat bertekad memberantas korupsi, namun di sisi lain para pembantu dan anak buahnya justru melakukannya. Hal ini tentu membuat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo menurun dan terganggu,” ujar Buya Anwar Abbas di Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
Buya Anwar Abbas mengapresiasi tekad kuat Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, komitmen tegas tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Pengamat Sosial, Ekonomi dan Keagamaan ini mencontohkan sejumlah dugaan kasus korupsi besar yang menjerat pejabat di lingkungan instansi pemerintah belakangan ini.
Mulai dari kasus di Badan Gizi Nasional (BGN), dugaan pemerasan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kasus dana siap pakai di BNPB, hingga dugaan pungli di lingkungan ATR/BPN.
”Hal ini sangat kita sesalkan,” tutur dia.
Dia menyebut praktik tidak terpuji yang dilakukan para pembantu presiden ini jelas menodai komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan Istana.
Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan kebocoran uang negara, Buya Anwar Abbas mendesak agar pemberantasan korupsi tidak berhenti sekadar menjadi slogan atau alat politik belakangan ini.
Menurutnya, Presiden Prabowo harus membuktikan janji politiknya melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
”Siapa pun yang terlibat harus ditindak, diperiksa, dan diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku. Jika Prabowo ingin berhasil, hukum harus ditegakkan secara serius dan bersungguh-sungguh,” tambahnya.
Meski demikian, Buya Anwar Abbas mengakui tantangan terbesar saat ini berada pada penegak hukum itu sendiri. Pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan aparat yang bersih, berani, serta memiliki integritas tinggi.
”Kasihan Prabowo dan bangsaku jika para penegak hukumnya justru ikut tersandera oleh perbuatannya sendiri. Karena itu, penataan dan pembersihan di tubuh penegak hukum menjadi syarat mutlak,” kata Buya Anwar Abbas.
(Red)
