JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terpantau wartawan saat dalam perjalanan menuju Balai Wartawan Polda Metro Jaya pada Senin (09/11/26) sekitar pukul 09.47 WIB.
Terpantau wartawan ada sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaju di jalur khusus Busway kawasan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan. Nomor polisi B 9142 PJA terpasang jelas di bagian atas belakang kendaraan tersebut.
Nomor polisi B 9142 PJA terlihat terpasang jelas di bagian atas belakang kendaraan tersebut. Namun pantauan wartawan terlihat menunjukkan masa berlaku pajak kendaraan itu telah berakhir pada Desember 2022. Kendaraan ini sekaligus melakukan dua pelanggaran pajak mati dan masuk jalur yang dilarang untuk kendaraan selain bus.
Pasalnya, truk berwarna oranye milik Pemprov DKI Jakarta terlihat menempati jalur yang seharusnya hanya digunakan oleh bus Transjakarta. Di sisi kiri, arus lalu lintas umum berjalan padat dan tertib di jalurnya. Truk tersebut justru memanfaatkan jalur khusus yang kosong untuk bergerak lebih lancar, seolah memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki pengguna jalan lain.
Berdasarkan tertuang Pasal 125 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang kendaraan selain bus Transjakarta memasuki jalur busway. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Di lapangan, jika pengendara maupun pengemudi kendaraan pribadi yang terlihat masuk jalur Busway langsung akan ditindak tilang oleh petugas.
Belum cukup sampai pelanggaran jalur, pengecekan terhadap nomor polisi B 9142 PJA mengungkap fakta lain yang lebih mengkhawatirkan. Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ini tercatat sudah tidak berlaku sejak Desember 2022.
Artinya, selama hampir empat tahun, kendaraan yang beroperasi menggunakan anggaran rakyat ini tidak membayar kewajibannya kepada negara, namun tetap diberi kebebasan beroperasi di jalan raya bahkan di jalur yang dilarang.
Hal tersebut ditanggapi Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami telah menerima informasi terkait temuan di lapangan. Terkait hal tersebut, kami akan segera melakukan pengecekan dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujar AKBP Muhammad Adiel Aristo saat dikonfirmasi, Senin (09/11/26).
AKBP Muhammad Adiel Aristo menegaskan bahwa penegakan hukum lalu lintas berlaku sama bagi setiap pengguna jalan. “Tidak ada pengecualian. Siapa pun yang melanggar aturan lalu lintas, baik warga masyarakat maupun kendaraan instansi pemerintah, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat kelayakan maupun kelengkapan dokumen tidak seharusnya dioperasikan di jalan raya, terlebih kendaraan yang merupakan aset negara.(Rizky Tile)
