JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam praktik kebakaran hutan dan lahan.

Penertiban dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, dengan keputusan mulai dari pencabutan hak sepenuhnya, pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan izin.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (09/11/2026). “Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujarnya.

Dari sisi kepemilikan, 11 perusahaan tersebut melibatkan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta beberapa pemegang saham dalam negeri yang masih dalam tahap pendalaman data.

Penanganan ini merupakan tindak lanjut langsung hasil kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri dalam menindak tegas pelaku kerusakan lingkungan.

Hasil analisis mendalam Kementerian ATR/BPN mengelompokkan penanganan ke dalam lima klaster.

Klaster pertama adalah pencabutan HGU secara keseluruhan terhadap empat unit HGU atas nama PT MIB, PT RKA, dan PT SKM yang tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dengan total luas mencapai lebih dari 23.000 hektare.

Pertimbangannya mencakup luas lahan terbakar di atas 50%, ketidaksesuaian sarana prasarana, serta pola kebakaran yang terjadi berulang kali.

Klaster kedua, HGU yang tidak akan diperpanjang maupun diperbarui, jatuh kepada PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Hak tersebut sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2020, dan berdasarkan evaluasi mendalam, pemerintah memutuskan tidak memberikan perpanjangan baru karena riwayat kebakaran yang berulang.

Klaster ketiga, tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dipastikan tidak akan diberikan, sekaligus izin usaha perkebunannya akan diminta ditinjau ulang.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk langkah selanjutnya.

Klaster keempat, pencabutan sebagian HGU diterapkan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebagian hak dicabut karena ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan, meskipun luas lahan yang terbakar belum mencapai 50% dari total areal.

Sementara klaster kelima, yang meliputi tiga perusahaan yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih dalam tahap pendalaman data lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil. Pemerintah ingin memastikan setiap keputusan berlandaskan data yang valid dan akuntabel.

Menteri Nusron menegaskan, setiap langkah yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berlandaskan kerangka hukum yang jelas, termasuk UU Administrasi Pemerintahan serta sejumlah peraturan terkait penanganan lahan terbakar.

“Setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Proses ini telah melalui serangkaian tahapan ketat, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, ekspose hasil penelitian, hingga rapat koordinasi lintas kementerian.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” tambah Nusron.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan izin pengelolaan lahan dimanfaatkan secara merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.(Rizky Tile)