Indramayu, kabarnusa24.com
Aksi demonstrasi digelar di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar Wakil Bupati Indramayu mengundurkan diri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. 19/11/2026
Para demonstran menyampaikan aspirasi terkait tanggung jawab moral seorang pejabat publik, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tuntutan pengunduran diri tersebut menjadi salah satu bentuk tekanan publik agar pejabat yang tersandung persoalan hukum mempertimbangkan etika, integritas, serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan jabatan.
Aksi ini pun menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan perdebatan mengenai batas antara tanggung jawab moral pejabat publik dan proses hukum yang harus tetap dihormati.
Di sisi lain, penetapan seseorang sebagai tersangka bukan berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kini, masyarakat menantikan perkembangan proses hukum sekaligus sikap resmi Wakil Bupati Indramayu dalam menyikapi tuntutan tersebut.
Publik pun bertanya, apakah pejabat publik yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebaiknya mengundurkan diri demi menjaga kepercayaan masyarakat, atau tetap menjalankan tugas hingga adanya putusan pengadilan?
Pihak Wakil Bupati juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi atas tuntutan massa tersebut.