KONKEP, Kabarnusa24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terus berupaya agar dapat bersaing dengan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) di segala bidang baik pada sumber daya manusianya maupun sistem Transaksi Elektronifikasinya.
Tahun ini, Pemkab Konkep berhasil meraih peringkat 1 dalam survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang di lakukan oleh Bank Indonesia Wilayah Sultra periode semester 1 tahun 2024.
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep Mahmud, SP, M.PW mengatakan, peraihan ETPD Konkep tersebut tak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Buapati dan Wakil Bupati dab Sekertaris Daerah Konkep serta kerja keras dari seluruh staf yang berada pada lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konkep.
“Alhamdulillah, ETPD berhasil meningkat 95.8 naik 1,1 persen dari tahun 2023, sehingga bisa menjadi peringkat pertama se Sultra,” ungkapnya, Kamis (22/8).
Ia menerangkan, salah satu langak yang ia lakukan dalam kompetesi dengan kabupaten lain di wilayah Sultra adalah dengan menyiapkan pembyaran berbasis QRIS, Atm, mobile/sms banking, UE reader, E-comerce pada pembayaran Pajak Bumi dan bangunan dan BPHTB, Reklame, Mineral bukan logam dan batuan, dan pajak barang tertentu.
“Pendukung lainnya yaitu, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pelayanan pasar, termasuk implementasi Permendagri 79 tahun 2022 yakni pemberlakuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” terangnya.
Ia berharap, Kabupaten Konkep dapat terus mempertahankan predikat tersebut dengan senantiasa berkolaborasi seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD), masyarakat dan layananan Perbankan di Kabupaten Konkep.
“Semoga kita dapat terus berkolaborasi seluruh OPD, Masyarakat, dan Layanan Perbankan di Konawe Kepulauan dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dari belanja daerah, pendapatan daerah dan penggunaan kanal pembayaran non tunai termasuk pemanfaatan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuntasnya.
