Daerah

Prajurit Kodim 0822 Bondowoso Ikuti Zoom Meeting Cangkrukan Bersama Menkopolhukam RI

2
×

Prajurit Kodim 0822 Bondowoso Ikuti Zoom Meeting Cangkrukan Bersama Menkopolhukam RI

Sebarkan artikel ini
Prajurit Kodim 0822 Bondowoso Ikuti Zoom Meeting Cangkrukan Bersama Menkopolhukam RI

Bondowoso, kabarnusa24.com – Bertempat di ruang Data Makodim 0822 Jl. Letnan Sutarman No. 06 Bondowoso, Perwakilan Danramil dan Babinsa jajaran Kodim 0822 Bondowoso mengikuti kegiatan Zoom Meeting bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. H. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., yang dipusatkan di Jakarta. Dalam acara tersebut, Menko Polhukam menyampaikan terkait Gerakan Indonesia Tertib, Selasa (28/2).

 

Menkopolhukam menegaskan, “Bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilihan Umum 2024 dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada perpanjangan periode jabatan presiden maupun penundaan pemilu.

 

“Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan,” ucap Mahfud dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertajuk “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju”, dipantau di kanal YouTube Kemenkopolhukam RI.

 

Mahfud memastikan bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan bersungguh-sungguh. Berbagai instrumen telah dikerahkan pemerintah untuk memastikan Pemilu 2024 dapat terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada 14 Februari 2024.

 

“Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” tuturnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengatakan, “Bahwa selalu terjadi kecurangan pemilu pada era Reformasi. Namun yang membedakan kecurangan pemilu pada era Orde Baru dengan era Reformasi adalah pelaku kecurangan.

 

“Kalau era Orde Baru, itu kecurangan dilakukan pemerintah. Sekarang, curangnya antara peserta pemilu. Partai A mencurangi partai B, di tempat lain partai B mencurangi partai C,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

 

Oleh karena itu, Mahfud memandang perlu untuk menjadikan pemilu lebih tertib guna mencegah berbagai gangguan yang dapat menghambat terlaksananya pemilu. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus menjadi lebih tertib.

 

“Nah, yang sekarang ini rebutan tidak karu-karuan. Tidak tertib. Itu yang harus kita tertibkan ke depan karena reformasi ini sudah bagus hasilnya. Bagusnya bagaimana? Sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang (menjadi presiden) sekarang boleh,” kata Mahfud.

 

Isu mengenai penundaan pemilu kembali mencuat setelah munculnya persoalan sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup. Isu penundaan pemilu telah berulang kali naik ke permukaan dan telah berulang kali pula pemerintah menyatakan sikap bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama penyelenggara pemilu.

 

Lalu Menteri Dalam Negeri menyampaikan peran Kemendagri meningkatkan budaya tertib masyarakat di ruang publik dan media sosial guna penguatan ketahanan nasional Indonesia menghadapi tantangan Pemilu Tahun 2024.

 

Kemudian Ismail Fahmi menyampaikan analisis media sosial menjelang Pemilu Tahun 2024 (dengan membandingkan hasil evaluasi analisis media sosial Pemilu Tahun 2019. Lalu Alissa Wahid menyampaikan gerakan budaya tertib dalam upaya memupuk kesatuan menjelang Pemilu Tahun 2024.

 

Dan Ustad Das’ad Latif menyampaikan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam mengantisipasi konflik berlatarbelakang SARA menjelang Pemilu Tahun 2024.

 

(Pendim0822/AR).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *