Tapanuli Tengah, Sumatera Utara —Kabarnusa24.com) Dugaan adanya wartawan “plat merah” atau wartawan binaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) terus menuai sorotan. Sejumlah pihak bahkan berencana melayangkan somasi kepada Dewan Pers, agar lembaga tersebut turun tangan menyikapi praktik yang dinilai mencederai independensi pers di daerah itu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, wartawan binaan tersebut diduga menerima aliran dana dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tapteng. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa jurnalis harus bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah daerah.
Salah seorang wartawan media independen di Tapteng berinisial RS menilai, langkah mengirimkan somasi kepada Dewan Pers merupakan bentuk protes atas lemahnya pengawasan terhadap praktik yang dapat mencoreng marwah jurnalisme.
“Kami menilai adanya indikasi wartawan binaan ini bisa mengarah pada upaya pembungkaman pers kritis. Jika benar dibiayai oleh pemerintah daerah, maka independensi mereka patut dipertanyakan,” ujarnya, Senin (4/11/2025).
RS juga menegaskan bahwa pers seharusnya berperan sebagai kontrol sosial, bukan menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Karena itu, ia berharap Dewan Pers segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia jurnalistik di Tapteng dan daerah lain di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Tapteng maupun Pemkab Tapteng belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut,pungkasnya mengahiri.
(Hasanuddingulo)
