Pandan –Kabarusa24 Tapanuli Tengah | Indonesia dikejutkan oleh gelombang penjarahan yang terjadi di Soalayan–Pandan pada 29 November 2025. Kerusuhan yang bermula dari aksi massa di tengah bencana banjir dan longsor itu berubah menjadi kekacauan luas yang dinilai masyarakat sebagai simbol hancurnya kendali Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tidak berhenti di Pandan saja, aksi penjarahan meluber hingga ke wilayah Kota Sibolga. Ironisnya, menurut warga, pelaku penjarahan di Sibolga bukan warga kotanya sendiri, melainkan warga dari Tapanuli Tengah.3/12/2025)
Situasi ini membuat banyak kalangan mempertanyakan:
Di mana wibawa pemerintah Tapteng ketika warganya melintas ke daerah tetangga dan merusak fasilitas publik?
Swalayan Disapu Habis, Pemilik Bina Swalayan Trauma Berat: “Istri dan Anak Menangis Ketakutan, Massa Tak Bisa Dikendalikan”
Salah satu momen paling memukul terjadi di Bina Swalayan Pandan.
Pemiliknya, Jannes Maharaja, mengungkapkan kondisi pilu yang dialami keluarganya.
“Istri saya berteriak, anak saya menangis. Massa seperti kehilangan nurani. Mereka masuk, merusak, mengambil semuanya. Kami tidak tahu harus lari atau bertahan,” katanya.
Jannes mengatakan tidak ada aparat yang muncul di tengah situasi tersebut.
“Kami benar-benar sendirian. Ini malam paling gelap bagi keluarga saya,” ujarnya.
Warga Menilai Pemerintah Tapteng Lumpuh dan Gagal Mengendalikan Keadaan
Setelah kejadian, gelombang kemarahan publik memenuhi media sosial.
Tagar sindiran terhadap Pemerintah Tapanuli Tengah bermunculan.
Kritik paling sering terdengar:
“Slogan Tapteng Naik Kelas hanya tinggal poster. Lapangan menunjukkan sebaliknya — daerah tidak terkendali.”
Masyarakat menyampaikan bahwa penjarahan bukanlah sekadar perilaku individu, tetapi cerminan ketiadaan kepemimpinan yang tegas saat krisis.
Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan analisis keras:
“Penjarahan tidak meluas kalau pemimpin punya kehadiran. Ketika pemerintah tidak muncul, ketakutan berubah menjadi kekacauan.”
Ada pula warga yang menyebut bahwa saat aparat tidak terlihat, masyarakat yang panik berubah menjadi massa tanpa kendali.
Sementara di Kota Sibolga, warga tengah berjibaku mencari korban tertimbun longsor di Jalan Murai.
Mereka kehabisan bahan pangan juga — namun tetap menjaga ketertiban.
“Kami lapar juga. Tapi bukan berarti merusak toko. Warga Tapteng menjarah ke wilayah kami, itu pukulan bagi kami.”
Perbedaan ini membuat publik mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Tapanuli Tengah hingga warganya bergerak tanpa kendali.
Pengamat kebencanaan dan keamanan menilai bahwa keadaan ini menunjukkan tiga persoalan besar:
Lemahnya kepemimpinan darurat
Ketiadaan koordinasi aparat di lapangan
Informasi dan bantuan yang tidak tersalurkan dengan cepat
Tanpa perbaikan, publik menilai kejadian ini berpotensi berulang dan merusak stabilitas sosial di daerah tersebut.
Masyarakat meminta langkah konkret:
Pengamanan wilayah secara ketat
Bantuan darurat yang cepat dan transparan
Pemerintah tampil di depan, bukan di belakang
Pemulihan psikologis bagi korban penjarahan
Penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan lintas wilayah
Kesimpulan Redaksi: Ini Bukan Sekadar Penjarahan — Ini Alarm
Peristiwa 29 November adalah peringatan keras bagi pemerintah daerah.
Ketika bencana melanda, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang hadir, tegas, dan mampu menenangkan.
Ketika kepemimpinan itu tidak hadir, yang datang justru massa, kerusakan, dan trauma,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
