SIBOLGA —Kabarnusa24.com) Pemerintah Kota Sibolga menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan pemungutan biaya pemulangan jenazah bagi korban bencana alam di Kota Sibolga. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers resmi yang dipimpin Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., bersama Direktur RSUD FL. Tobing, dr. Ivona Hasfika, dan Wakil Direktur Ralisma Marbun, Senin (08/12/2025) di RSUD FL. Tobing.
Konferensi pers digelar menyikapi maraknya informasi menyesatkan di media sosial dan sejumlah media online yang menuding RSUD FL. Tobing melakukan pungutan biaya terkait pemulasaran jenazah korban longsor, banjir, dan pohon tumbang.
Dalam paparannya, Denni Aprilsyah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan telah dibuktikan melalui konfrontasi dengan keluarga korban serta pihak terkait.
“Pungutan itu murni tindakan pribadi oknum. Atas instruksi Wali Kota Sibolga, kami bergerak cepat dan mengambil tindakan tegas,” ujar Denni.
Pemko Sibolga memastikan dua oknum pegawai BLUD berinisial AT dan KHS telah diberhentikan. Sementara itu, seorang ASN yang diduga turut terlibat sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat. Seluruh dokumen pemberhentian, surat rekomendasi, dan proses administratif telah berjalan sesuai ketentuan.
Denni juga meluruskan informasi yang beredar di salah satu media yang menyebut keluarga korban bernama Doris membayar Rp3 juta kepada pihak rumah sakit. Berdasarkan klarifikasi resmi:
Jumlah uang yang diberikan adalah Rp800 ribu,
Dibayarkan langsung kepada oknum, bukan kepada RSUD,
Seluruh dana telah dikembalikan 100% oleh Direktur dan Wakil Direktur RSUD FL. Tobing sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Direktur RSUD FL. Tobing, dr. Ivona Hasfika, dengan tegas menepis seluruh tuduhan pungutan biaya.
“Sejak awal masa tanggap darurat, kami sudah menginstruksikan agar seluruh pelayanan kepada korban bencana digratiskan. Mulai dari IGD, rawat jalan, rawat inap, hingga pemulangan jenazah—semuanya tanpa biaya. Bahkan ambulans pengantaran jenazah pun gratis,” tegasnya.
Untuk pasien luka berat dan kondisi medis khusus, RSUD FL. Tobing telah bekerja sama dengan KRI dr. Radjiman 992 dan RSUP H. Adam Malik Medan. Seluruh proses rujukan dilakukan tanpa pungutan apa pun.
Selain layanan medis, RSUD juga menyediakan konsumsi bagi keluarga korban, dukungan operasional, dan suplai BBM bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama masa tanggap darurat.
dr. Ivona menyayangkan munculnya pemberitaan yang tidak melalui proses verifikasi dan berpotensi memicu kegaduhan publik.
“Informasi yang tidak akurat bisa menciptakan keresahan di tengah situasi bencana. Kami berharap insan pers tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan,” ungkapnya.
Konferensi pers ditutup dengan ajakan kepada seluruh media agar menjaga integritas pemberitaan, mengedepankan verifikasi, dan tidak memberi ruang bagi informasi yang dapat menyesatkan masyarakat, khususnya di tengah situasi darurat bencana,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
