Tapanuli Tengah – Kabarnusa24.com | Selasa, 9 Desember 2025 Gelombang kritik keras menghantam Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) setelah penanganan bencana di berbagai wilayah dinilai berjalan sangat lamban, tidak terkoordinasi, dan “paling buruk dalam sejarah Tapteng”, menurut keterangan warga dan relawan di lapangan.
Hingga menjelang satu tahun masa jabatan, Bupati Tapanuli Tengah hanya menetapkan 1 camat definitif dari total 20 camat, sementara 19 lainnya masih Plt. Relawan menilai kondisi ini sebagai kelalaian struktural yang berdampak langsung pada kekacauan komando penanganan bencana di tingkat kecamatan.
“Ini bukan sekadar lamban, ini kelumpuhan birokrasi. Bagaimana daerah bisa bergerak kalau hampir semua pejabatnya cuma Plt?” ujar salah seorang relawan senior yang terlibat sejak hari pertama bencana.
Warga bahkan menyebut roda pemerintahan berjalan seperti “kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu”, menggambarkan tingkat kelambanan yang mereka anggap tidak masuk akal di tengah kondisi darurat.
Di saat publik menunggu kepastian nasib keluarga mereka, masyarakat justru mendapati ketidaksesuaian data korban yang sangat serius
10 warga tertimbun di Desa Sialogo hilang dari data resmi Pemkab.
11 warga terdampak di Aek Bottar tidak tercatat dalam laporan Dinas Sosial maupun BPBD Tapteng.
Relawan menyebut situasi ini sebagai “kegagalan pendataan paling fatal” yang membuat bantuan tak tersalurkan dan proses evakuasi tertunda.
“Kalau data saja tidak benar, bagaimana mau selamatkan nyawa? Ini bencana, bukan administrasi kantor,” tegas salah satu relawan yang ikut melakukan pencarian korban.
Instansi terkait seperti Dinas Sosial, BPBD Tapteng, dan Dinas Kominfo Tapteng turut menjadi sorotan tajam atas minimnya informasi, lemahnya koordinasi, dan absennya dukungan lapangan pada hari-hari awal bencana.
Di sejumlah lokasi longsor, warga mengaku harus menggali tanah dengan tangan sendiri karena alat berat dari pemerintah tak kunjung datang.
“Tidak masuk di akal! Kepala daerah mana yang membiarkan mayat saudara-saudara kami tertimbun berhari-hari? Ini pertama kali dalam sejarah Tapteng ada pemimpin selamban ini,” ujar seorang warga Desa Sialogo dengan nada marah.
Warga lainnya menyebut, “Kalau tidak mampu memimpin, lebih baik mundur. Jangan biarkan kami menggali mayat keluarga sendiri tanpa bantuan pemerintah.”
Relawan mengonfirmasi bahwa keterlambatan alat berat dan minimnya koordinasi membuat proses evakuasi terhenti berjam-jam, padahal masih ada korban yang diduga tertimbun di beberapa titik.
Masyarakat dan relawan menilai Pemkab Tapteng membutuhkan evaluasi total, terutama dalam penanganan bencana yang menyangkut nyawa warga.
Pengangkatan segera seluruh camat definitif, bukan sekadar Plt.
Audit dan koreksi besar-besaran terhadap data korban dan kerusakan.
Koordinasi instansi yang lebih serius dan nyata di lapangan.
Kehadiran pimpinan daerah di lokasi bencana, bukan hanya memberi instruksi dari kantor.
“Tapanuli Tengah butuh pemimpin yang bergerak, bukan pemimpin yang menunggu laporan. Ini saatnya pemerintah bangun dari tidur panjangnya,” tegas seorang tokoh masyarakat,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
