Tapanuli Tengah –Kabarnusa24.com) Polemik penunjukan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Tapanuli Tengah kian memanas. Isu tersebut mencuat setelah beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Informasi yang dikutip dari berbagai unggahan di media sosial menyebutkan adanya sosok mantan narapidana kasus korupsi yang diduga akan menduduki jabatan strategis sebagai Dirut BUMD.
Pada Rabu, 18 Maret 2026, sejumlah postingan mulai viral dan memancing reaksi warganet. Berbagai komentar bermunculan, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, juga disebutkan adanya dugaan kedekatan antara calon tersebut dengan lingkaran politik tertentu di daerah.
Tak hanya itu, isu semakin berkembang setelah muncul dugaan adanya aliran dana hingga Rp1 miliar yang dikaitkan dengan proses penentuan jabatan tersebut.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Namun, derasnya arus informasi yang beredar membuat publik semakin resah dan menuntut adanya transparansi dalam proses seleksi.
Secara aturan dan etika pemerintahan, mantan narapidana—terlebih dalam kasus korupsi—umumnya sangat sulit untuk menduduki jabatan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.
Hal ini karena jabatan di BUMD menuntut integritas tinggi, rekam jejak yang bersih, serta kepercayaan publik yang kuat.
Sejumlah pengamat menilai bahwa jika isu tersebut benar, maka hal ini berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam upaya melakukan konfirmasi, awak media sempat berencana mendatangi langsung kediaman Bupati Tapanuli Tengah.
Namun, niat tersebut dibatalkan karena awak media mengaku merasa was-was, mengingat adanya peristiwa sebelumnya yang diduga melibatkan tindakan kekerasan terhadap wartawan di lokasi tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, awak media kemudian mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor ponsel Bupati Tapanuli Tengah.
Namun hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirim belum mendapatkan tanggapan atau jawaban apa pun dari yang bersangkutan.
Belum adanya klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah semakin menambah tanda tanya di tengah masyarakat, yang kini menunggu penjelasan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
