Tapanuli Tengah, 24 Maret 2026 —Kabarnusa24.com) Penderitaan masyarakat Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Desa Lumut nauli kian memuncak. Jembatan yang putus akibat bencana hingga kini tak kunjung diperbaiki, memperlihatkan lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak rakyat.
Jembatan tersebut merupakan akses vital yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Namun ironisnya, hingga saat ini, kondisi jembatan masih terbengkalai tanpa penanganan nyata, seolah tidak menjadi prioritas pembangunan.
Putusnya jembatan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melumpuhkan roda perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil bumi dan perkebunan sawit.
Akibat kondisi tersebut, warga mengalami kesulitan besar dalam mengangkut hasil kebun, bahkan sebagian terancam kehilangan sumber penghasilan utama mereka.
Ketua DPD Desa Sihapas, Dey Marianus Gulo, menegaskan bahwa situasi ini merupakan bentuk nyata kelalaian pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Ia menyebut, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara serius.
Warga lainnya, Damianus Waruwu, menyampaikan bahwa kondisi ini sudah tidak manusiawi. Menurutnya, masyarakat dipaksa bertahan dalam keterbatasan tanpa kepastian solusi.
Sementara itu, Yaaro Ndaha menilai lambannya respons pemerintah sebagai bentuk ketidakpedulian yang nyata terhadap keselamatan rakyat kecil.
Dalam kondisi terdesak, dua kepala desa bersama warga akhirnya berinisiatif membangun jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa.
Langkah tersebut dilakukan semata-mata agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, meskipun dengan risiko yang sangat tinggi.
Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Jembatan darurat tersebut sangat tidak layak, licin, rapuh, dan sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawa warga yang melintas.
Warga bahkan mengaku dipaksa memilih antara tidak makan atau mempertaruhkan nyawa demi mengangkut hasil kebun mereka.
Situasi ini seharusnya sudah masuk kategori darurat, yang membutuhkan penanganan cepat dan konkret, bukan sekadar wacana atau janji.
Ironisnya, beberapa hari terakhir muncul pemberitaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebut adanya kolaborasi dalam pembangunan jembatan darurat tersebut.
Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh masyarakat.
Warga dengan tegas menyatakan bahwa jembatan darurat yang terbuat dari batang pohon kelapa itu murni hasil kerja sama masyarakat bersama kepala desa, tanpa campur tangan nyata dari pemerintah daerah.
Pernyataan pemerintah tersebut dinilai menyesatkan dan seolah-olah ingin mengambil kredit atas kerja keras rakyat.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang merasa jerih payah mereka justru dimanfaatkan untuk pencitraan.
Masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah dan Gubernur Sumatera Utara untuk segera turun langsung ke lokasi, melihat kondisi nyata di lapangan, dan mengambil tindakan cepat.
Warga menegaskan, mereka tidak membutuhkan janji, tetapi bukti nyata pembangunan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, masyarakat menyatakan siap turun ke jalan dan melakukan aksi besar sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan.
Warga juga memperingatkan, jika pemerintah terus abai, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh sepenuhnya.
Peristiwa ini menjadi cermin bahwa hingga hari ini, rakyat kecil masih sering diabaikan, bahkan dalam kondisi yang menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup mereka sendiri,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
