Pinangsori —Kabarnusa24.com)Aroma kekacauan birokrasi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di Tapanuli Tengah kini semakin menyengat di mata publik. Di tengah rakyat yang sedang susah mencari makan, muncul dugaan adanya oknum-oknum yang sibuk menjual nama kekuasaan demi proyek, kepentingan pribadi, dan mencari keuntungan di berbagai instansi pemerintahan.
Sejak dipimpin Masinton Pasaribu, masyarakat menilai semakin banyak pihak yang mengaku sebagai “orang dekat bupati” lalu diduga bertindak seenaknya di lapangan. Mulai dari urusan desa, sekolah, hingga instansi tertentu disebut-sebut ada campur tangan kelompok yang memakai nama kekuasaan untuk menekan, mengatur, bahkan diduga mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat kecil.
Ironisnya, orang-orang yang paling lantang menuding masyarakat lain sebagai “panakko” justru kini mulai dicurigai publik sebagai pihak yang diduga menikmati kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Rakyat mulai bertanya keras: siapa sebenarnya yang sedang merampok hak masyarakat kecil di daerah ini?
Kemarahan publik semakin memuncak setelah viralnya video pegawai PDAM Tapanuli Tengah pada Senin, 11 Mei 2026, yang disebut bekerja hingga lima bulan tanpa menerima gaji. Peristiwa itu menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan daerah dan dianggap sebagai bukti bahwa rakyat kecil masih diperlakukan tidak manusiawi.
Bagaimana mungkin pegawai dipaksa bekerja siang malam sementara hak mereka diduga ditahan berbulan-bulan? Apa para pejabat dan oknum yang sibuk membawa nama kekuasaan itu pernah memikirkan bagaimana anak dan istri para pekerja makan setiap hari?
“Kalau benar orang kerja lima bulan tidak digaji, itu sudah keterlaluan dan sangat memalukan. Rakyat bukan budak. Jangan jadikan jabatan sebagai alat menindas orang kecil,” tegas salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.
Yang membuat masyarakat semakin muak, di saat pegawai menjerit karena gaji tak dibayar, justru muncul dugaan adanya kelompok tertentu yang hidup nyaman dari proyek dan permainan kekuasaan. Publik menilai kondisi ini seperti memperlihatkan rakyat diperas sementara segelintir orang diduga menikmati hasil di belakang layar.
Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah segera bertindak tegas membersihkan oknum-oknum yang diduga menjual nama Masinton Pasaribu demi kepentingan pribadi. Jika dibiarkan terus-menerus, praktik semacam ini bukan hanya merusak nama pemerintahan, tetapi juga bisa menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Publik juga menuntut seluruh tunggakan gaji pegawai segera dibayarkan tanpa alasan apa pun. Sebab menahan hak pekerja selama berbulan-bulan di tengah kondisi ekonomi yang sulit dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang sangat kejam terhadap rakyat kecil.
Kini masyarakat menunggu keberanian pemerintah untuk membuktikan bahwa kekuasaan masih berpihak kepada rakyat, bukan kepada oknum-oknum yang diduga menjadikan jabatan sebagai alat mencari makan di atas penderitaan masyarakat, tutupnya.
(Hasanuddingulo)
