TAPANULI TENGAH —Kabarnusa24.com)Polemik mengenai penggunaan APBD untuk membantu masyarakat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali memanas. Sebuah video yang beredar di media sosial memuat narasi keras yang mempertanyakan sikap sejumlah pihak terkait usulan bantuan Rp30 juta per keluarga bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam video tersebut, narasi yang disampaikan menyinggung adanya pihak yang dinilai berupaya menggiring opini bahwa APBD tidak dapat begitu saja dialokasikan untuk kepentingan korban bencana dan pemulihan pascabencana. Pernyataan itu kemudian memantik pertanyaan tajam dari publik: sebenarnya apa yang menjadi persoalan ketika uang daerah hendak diarahkan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan?
Polemik semakin membesar setelah beredar unggahan Facebook dari akun bernama Jerry z Ferdy Sambo dengan judul bernada keras: “WASPADA!!! 5 Jahanam Antek Masinton dari Luar Tapanuli Tengah, misinya Menggerogoti APBD dan Memburu Kekayaan demi Ambisi Pribadi!”
Kalimat tersebut bukan tudingan ringan. Istilah “jahanam”, “antek”, “menggerogoti APBD” dan “memburu kekayaan” merupakan tuduhan serius yang dapat berdampak terhadap reputasi pihak yang dimaksud. Karena itu, narasi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum terdapat bukti, dokumen atau hasil pemeriksaan yang mendukungnya.
Namun justru di titik inilah publik patut bertanya lebih jauh. Jika tudingan tersebut tidak benar, mengapa tidak segera dijawab dengan data dan penjelasan terbuka? Jika memang ada persoalan dalam pengelolaan APBD, mengapa tidak dibuka dan diperiksa secara transparan?
Minggu, 23 Agustus 2026, perdebatan ini semakin menjadi perhatian masyarakat Tapanuli Tengah. Di satu sisi terdapat masyarakat korban bencana yang membutuhkan bantuan nyata. Di sisi lain, muncul perang narasi mengenai kebijakan anggaran dan pihak-pihak yang disebut dalam video maupun unggahan media sosial.
Yang harus diingat, APBD bukan milik pejabat, bukan milik kelompok politik dan bukan pula milik segelintir orang. APBD adalah uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ketika masyarakat mempertanyakan ke mana uang daerah dialokasikan, pertanyaan tersebut merupakan bentuk kontrol publik yang patut dijawab secara terbuka.
Persoalannya sekarang bukan sekadar siapa yang paling keras berbicara di media sosial. Persoalan sebenarnya adalah di mana data dan dokumennya? Kalau memang ada dasar anggaran untuk membantu korban bencana, buka dasar penganggarannya. Kalau ada kendala hukum atau administrasi, jelaskan. Kalau ada dugaan penyimpangan, periksa.
Masyarakat tidak membutuhkan drama politik berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Korban bencana tidak bisa makan narasi, tidak bisa memperbaiki rumah dengan janji, dan tidak bisa memulihkan kehidupannya hanya dengan saling melempar pernyataan.
Usulan bantuan Rp30 juta per keluarga juga harus ditempatkan secara serius. Publik berhak mengetahui siapa yang mengusulkan, dari pos anggaran mana sumbernya, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa penerima manfaatnya dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai angka besar diumbar ke publik, tetapi ketika masyarakat menunggu realisasinya justru yang muncul adalah alasan demi alasan.
Begitu pula dengan tudingan terhadap kelompok yang disebut sebagai “5 Jahanam”. Bila benar terdapat dugaan permainan atau penyimpangan APBD, maka persoalan itu tidak boleh berhenti sebagai konten media sosial. Buka datanya, serahkan kepada lembaga pengawasan dan biarkan pemeriksaan berbicara.
Sebaliknya, jika tudingan tersebut ternyata tidak mempunyai dasar, pihak yang merasa dirugikan juga tidak perlu hanya berbalas komentar. Klarifikasi secara terbuka, tunjukkan data dan gunakan hak jawab. Dengan begitu publik dapat menilai sendiri mana fakta dan mana sekadar propaganda.
Pemerintah daerah juga tidak semestinya alergi terhadap pertanyaan publik mengenai APBD. Justru semakin terbuka pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran, semakin kecil ruang bagi tuduhan dan spekulasi berkembang liar.
Yang lebih berbahaya adalah apabila korban bencana akhirnya hanya menjadi komoditas politik dan bahan perang kepentingan. Ketika masyarakat sedang menunggu bantuan, jangan sampai penderitaan mereka justru digunakan untuk membangun citra, menyerang lawan atau mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan yang objektif. Inspektorat, lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum memiliki ruang untuk bekerja apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang sah.
Publik juga layak meminta DPRD dan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang terang mengenai kebijakan bantuan korban bencana. Jangan hanya pandai berbicara soal keberpihakan kepada rakyat ketika kamera menyala; keberpihakan harus terlihat dalam kebijakan, anggaran dan realisasi di lapangan.
Pada akhirnya, istilah “5 Jahanam” hanyalah bagian dari narasi yang beredar. Kebenaran mengenai dugaan penyalahgunaan APBD tidak dapat ditentukan oleh Facebook, video viral maupun perang komentar. Kebenaran harus dibuktikan melalui dokumen anggaran, transaksi, realisasi program, pemeriksaan dan fakta hukum.
Masyarakat Tapanuli Tengah kini menunggu jawaban yang jauh lebih sederhana tetapi jauh lebih penting: apakah uang daerah benar-benar kembali kepada rakyat, khususnya korban bencana, atau justru ada kepentingan lain yang bermain di balik kebijakan anggaran tersebut?
Media memberikan ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini. Sebab kritik boleh keras, pertanyaan boleh tajam, tetapi fakta tetap harus menjadi panglima.
(Hasanuddingulo)
