JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Menyusul penangkapan sejumlah pejabat tinggi dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memberikan pernyataan resmi terkait sikap lembaganya. Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (15/09/26), Wamen Ossy menegaskan dua hal utama, kepatuhan terhadap proses hukum serta kelangsungan pelayanan publik.

“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum mana pun. Kedua, kami akan bersikap kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses yang sedang berlangsung,” ujarnya tegas.

Wamen Ossy juga menekankan sikap tidak mendahului keterangan resmi. “Karena proses masih berjalan, tidak etis bagi kami menyampaikan hal terkait substansi perkara atau kronologi. Pihak yang paling menguasai informasi adalah KPK. Kita tunggu pernyataan resmi dari APH,” ungkapnya.

Di tengah isu yang bergulir, prioritas utama lembaga adalah memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti. Wamen Ossy menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi antar-pimpinan guna menjaga integritas dan kelancaran layanan. Pagi harinya, ia pun langsung melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor serta Kota Tangerang.

“Tadi pagi kami pastikan pelayanan di kedua kantor pertanahan tersebut berjalan normal sesuai prosedur. Kami tekankan: jangan sampai isu ini mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Wamen Ossy.(Rizky Tile)