Indramayu, kabarnusa24.com
Ratusan pekerja Kilang Pertamina Balongan berkumpul di kawasan RU VI Balongan, Indramayu, Sabtu (19/9/2026), menyuarakan sikap terkait wacana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk.
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) meminta setiap rencana aksi korporasi tersebut dilakukan secara transparan, berdasarkan kajian menyeluruh dan valuasi yang objektif.
Sekjen SP-PBB Dendy Haryadi mengatakan pihaknya tidak ingin menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Namun, menurutnya, pembahasan mengenai kapabilitas strategis Pertamina perlu dilakukan secara terbuka.
“Kami tidak menggunakan hitungan spekulatif dan tidak menyampaikan tuduhan sebelum bukti tersedia. Namun, kami juga tidak akan tinggal diam ketika masa depan kapabilitas strategis Pertamina sedang dibahas tanpa keterbukaan yang memadai.”
SP-PBB menilai PDSI memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penyedia rig. Perusahaan tersebut memiliki puluhan unit rig, lebih dari 110 jenis layanan pengeboran, serta fasilitas pelatihan tenaga pengeboran di Mundu, Indramayu.
Dalam pernyataannya, SP-PBB menyampaikan lima tuntutan, yakni:
Menjamin transparansi dan tata kelola.
Mempertahankan penguasaan Pertamina.
Melibatkan FSPPB dan SP PDSI dalam proses pembahasan.
Melindungi kompetensi serta pekerja.
Memperkuat PDSI sebagai National Drilling Champion Indonesia.
Sementara itu, dalam paparan publik pada 7 September 2026, Elnusa menyampaikan bahwa terdapat sejumlah opsi dalam agenda optimalisasi struktur perusahaan dan prosesnya masih dalam pembahasan internal.
Hingga siaran pers SP-PBB diterbitkan, belum terdapat pengumuman lengkap mengenai bentuk transaksi, valuasi PDSI, struktur kepemilikan, kompensasi, jadwal pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap aset, kontrak, pelanggan, kegiatan usaha, organisasi dan pekerja.
SP-PBB juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menyatakan pengalihan PDSI telah terjadi maupun menyimpulkan bahwa rencana tersebut pasti merugikan Pertamina atau negara.
Menurut SP-PBB, manfaat dan risiko aksi korporasi baru dapat dinilai secara objektif setelah informasi mengenai bentuk transaksi, valuasi, perubahan kepemilikan, kompensasi, biaya integrasi serta dampak jangka panjangnya tersedia secara terbuka.
