KDM BERSUARA SOAL MARWAH PERS, TAPI KAPAN PELUANG BISNIS DIBUKA UNTUK PERUSAHAAN PERS YANG PROFESIONAL?

Bandung || Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) lantang bicara soal marwah insan pers yang bergengsi di Anugerah Dewan Pers 2026, 28 Oktober lalu di Hall Dewan Pers Jakarta. Pernyataannya viral. Namun sorotan Redaksi http://MiiNews.id dan media online lainnya di Jawa Barat melihat ada ironi: KDM paham soal glorifikasi kebebasan medsos yang tidak beretika, tapi belum paham betul apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan marwah itu secara struktural.

KDM mengatakan insan pers hari ini bukan takut kepada siapapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi. Pernyataan itu tepat. Tapi pertanyaannya balik: dari mana biaya produksi itu datang kalau akses bisnisnya tidak dibuka? Banyak perusahaan pers yang sudah profesional, berbadan hukum PT, terdaftar di Dewan Pers, justru kesulitan masuk ke ekosistem anggaran publikasi Pemprov Jabar, BUMD, dan pengusaha binaan Pemprov.

Fakta di lapangan, KDM lebih banyak gembar-gembor di media sosial pribadinya yang memang powerful, jutaan views. Sementara perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers, yang punya kantor, punya wartawan bersertifikat UKW, punya badan hukum, tidak dirangkul secara sistematis. Mereka hanya jadi penonton, kadang jadi tukang kutip konten medsos gubernur.

Kapan KDM membuka itu? Dimana forumnya? Untuk siapa peluangnya? Tiga pertanyaan ini yang sampai hari ini, 30 Oktober 2026, belum dijawab dengan regulasi. Belum ada PerGub atau Surat Edaran yang mewajibkan seluruh OPD, Biro Humas Jabar, Diskominfo Jabar, hingga BUMD Jabar untuk bermitra secara adil dengan perusahaan pers yang berbadan hukum.

Berani bergerak untuk marwah insan media. Hebat. Kita apresiasi. KDM berarti peduli dan perhatikan marwah pers di Indonesia. Kepedulian itu terlihat dari santunan Rp50 juta untuk keluarga jurnalis korban erupsi Anak Krakatau. Itu sikap pemimpin yang berempati. Tapi empati tidak cukup tanpa kebijakan.

KDM harus bisa merangkul juga perusahaan pers perorangan yang dikelola secara profesional untuk bisa mengedepankan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat. Keadilan informasi itu lahir dari keberagaman media, bukan hanya dari satu kanal media sosial gubernur. Jika hanya satu suara yang dominan, publik kehilangan pembanding yang objektif.

Sorotan Redaksi http://MiiNews.id tegas: KDM harus segera menggelar konferensi pers terbuka, bukan sekadar jumpa pers seremonial. Kumpulkan semua insan pers di Jawa Barat. Duduk bersama. Dari PWI Jabar, AJI Bandung, IJTI, SMSI Jabar, JMSI, hingga perusahaan media online lokal yang belum tergabung organisasi besar tapi sudah berbadan hukum dan taat pajak.

Dalam forum itu, adakan edukasi bersama dan cari solusi. Edukasi soal tupoksi wartawan di lapangan agar tidak dihalangi aparat atau humas OPD. Edukasi soal standar perusahaan pers sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers No 03 Tahun 2022 tentang Standar Perusahaan Pers.

Paparan Redaksi MiiNews.id mengusulkan, KDM harus membuat peraturan yang mengacu pada kebutuhan wartawan berbadan hukum. Isinya: 1) Setiap OPD wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran publikasi untuk perusahaan pers terverifikasi Dewan Pers, baik administrasi maupun faktual. 2) Larangan kerjasama dengan media bodong tanpa badan hukum dan tanpa kantor jelas. 3) Sistem E-Katalog Media Jabar yang transparan.

Poin selanjutnya, KDM harus membuka lebar peluang bisnis untuk semua pengusaha pers. Jangan hanya media besar nasional yang dapat. Media lokal di Bandung, di Kopo, di Cirebon, di Sukabumi, yang setiap hari meliput banjir, jalan rusak, pungli sekolah, merekalah yang butuh oksigen bisnis. Mereka yang menjaga marwah pers di level akar rumput.

Karena sebaik-baiknya pemberitaan adalah, dilihat dari pemimpinnya yang bisa mengayomi dan menghargai tupoksi para pencari berita dimanapun berada. Pemimpin yang tidak anti kritik, yang tidak membedakan mana media yang memuji dan mana yang mengkritik, tapi membedakan mana media yang profesional dan mana yang tidak.

Kami di http://MiiNews.id percaya, KDM mampu. Ia punya modal kepercayaan publik yang tinggi. Jika KDM mau sedikit menurunkan panggung medsos dan menaikkan panggung kolaborasi dengan perusahaan pers profesional, maka cita-cita dewan pers untuk menjadikan pers kembali bergengsi itu bisa terwujud di Jawa Barat lebih dulu.

Jangan sampai sejarah mencatat, KDM adalah gubernur yang paling sering mengkritik wartawan di panggung nasional, tapi paling jarang memberi karpet bisnis yang adil bagi perusahaan pers lokal yang taat hukum. Itu akan jadi catatan kelam demokrasi Jabar.

Untuk itu, Redaksi http://MiiNews.id menantang sekaligus mengajak KDM: Agendakan Konpres Akbar Jurnalistik Jabar di Gedung Sate bulan November 2026 ini. Undang semua. Buka data anggaran publikasi. Buka peluang. Jika marwah pers mau bergengsi, maka sejahterakan dulu dapur pers-nya. Itu baru adil.

Salam Marwah Pers!

Tajuk Redaksi MiiNews.id