Kesehatan, Infrastruktur, dan Pendidikan Jadi Fokus Utama Raperda APBD 2027 Dibahas DPRD dan Pemerintah Kota Depok

DEPOK, KABARNUSA24.COM
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2027 resmi memasuki agenda Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (02/11/2026). Sidang ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pandangan arah pembangunan Kota Depok di tahun mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, dan dihadiri Wali Kota Depok Dr. Supian Suri, pimpinan instansi vertikal, para anggota dewan, serta perwakilan masyarakat. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran daerah.

Salah satu yang mendapat apresiasi tinggi dari DPRD adalah komitmen Wali Kota Depok untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Januari 2027. Langkah ini dinilai terobosan besar bagi akses layanan kesehatan warga.

“Tadi kita mengapresiasi ya komitmen Pak Wali, beliau sendiri yang mendeklarasikan tadi untuk tingkat UHC bisa dicapai di Januari 2027,” ujar Ade Supriyatna usai sidang.

Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan utama. DPRD menilai upaya Pemkot Depok mengatasi kemacetan melalui pelebaran persimpangan dan pembangunan jalan merupakan langkah yang tepat guna menjawab kebutuhan mobilitas warga di berbagai wilayah kota.

“Ya tadi infrastruktur kan terutama untuk pelebaran simpang, kemudian konstruksi jalannya itu juga kita apresiasi, selain dari kegiatan di sudut-sudut kota yang itu diaspirasikan ke seluruh anggota dewan di seluruh dapil,” ungkapnya.

Penanganan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang disertai target kinerja retribusi juga mendapat dukungan. Di sektor pendidikan, DPRD menegaskan pentingnya menjaga alokasi anggaran pendidikan agar tetap berada di atas 20 persen dari total APBD demi kualitas sumber daya manusia Depok.

Fraksi PDI-P menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif terhadap nota keuangan yang diajukan Pemkot. Fraksi mengingatkan bahwa angka-angka dalam anggaran harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata, bukan sekadar dokumen administrasi.

Nota keuangan mencatat pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,36 triliun, sementara total belanja diproyeksikan mencapai Rp4,98 triliun. Selisih tersebut menimbulkan defisit sebesar Rp614 miliar yang rencananya akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,91 triliun menjadi salah satu sorotan utama. Fraksi PDI-P menekankan bahwa upaya meningkatkan penerimaan daerah harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil dan menengah.

“Keadilan harus menjadi fondasi setiap kebijakan fiskal. Jangan sampai kemandirian keuangan daerah dibangun di atas pungutan yang memberatkan rakyat kecil,” tegas Indah Ariyani dari Fraksi PDI-P.

Fraksi juga mendesak efisiensi pengeluaran daerah yang belum berdampak langsung pada publik. Dana yang dihemat diminta dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata hingga ke lingkungan warga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Depok Dr. Supian Suri menyampaikan sejumlah langkah konkret yang akan dijalankan Pemkot Depok. Reformasi pengelolaan keuangan terus diperkuat agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Mulai tahun 2027, pengelolaan pendapatan daerah akan diperkuat dengan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Supian juga menegaskan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk golongan berpenghasilan rendah tetap dijalankan sebagai wujud keberpihakan sosial pemerintah.

Infrastruktur pelayanan publik mendapatkan porsi terbesar dalam APBD 2027, yaitu sebesar Rp2,74 triliun. Peningkatan jalan utama dan jalan lingkungan akan berjalan beriringan, termasuk penyaluran Dana RW yang akan menjangkau seluruh 928 RW di 63 Kelurahan se-Kota Depok.

Di bidang kesehatan, Pemkot menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 81% sebagai langkah menuju UHC. Pemkot juga akan menanggung biaya layanan kesehatan warga tidak mampu yang tidak tercover jaminan sosial. Di sektor pendidikan, dukungan terhadap sekolah swasta gratis yang berkualitas terus diperluas.

Layanan transportasi publik juga terus dikembangkan. Rute baru Biskita akan beroperasi secara gratis selama dua tahun, sementara rute lama akan menyesuaikan tarif namun tetap mendapat subsidi operasional dari Pemkot. Supian berharap seluruh program ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan.(Rizky Tile)