,Foto : Anggota DPR RI komisi XI H.Charles Meikyansah ,S.sos,M.ikom sekretaris BKKBN Jawa timur Ghani,dinkes indah
Judul :
Cegah Stunting dan Pernikahan Dini, Edukasi Ketahanan Keluarga Digelar di Lumajang
LUMAJANG,Jatim mandiri ,Rabu,4/11/2026– Persoalan stunting tidak cukup diselesaikan melalui pemenuhan gizi anak. Ketahanan keluarga, kesiapan orang tua dalam mengasuh anak, hingga pencegahan pernikahan dini juga menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian bersama.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keluarga berencana yang diselenggarakan melalui kerja sama DPR RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Hotel Aby, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.
Kegiatan yang diikuti 169 peserta tersebut menghadirkan Koordinator Agung Malik Ibrahim, M.I.P., S.I.P., serta Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ghana Renaldi Pasca Surya, S.H., M.Ak.
Agung Malik Ibrahim menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyampaikan program keluarga berencana, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan keluarga.
Menurut dia, sejumlah peserta bahkan mengungkapkan persoalan relasi keluarga, termasuk kondisi *fatherless* atau minimnya peran ayah dan *motherless* atau minimnya peran ibu dalam kehidupan anak.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan memiliki perencanaan yang baik,” demikian substansi penjelasan Agung.
Ia menambahkan, edukasi keluarga berencana juga berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran agar sesuai dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak.
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyoroti persoalan stunting di Kabupaten Lumajang. Menurutnya, penanganan stunting perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia menilai, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk menekan risiko stunting.
Pendekatan dari bawah atau *bottom-up* juga dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perhatian terhadap asupan gizi anak, termasuk dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas konsumsi gizi anak.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ghana Renaldi Pasca Surya, S.H., M.Ak., menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Menurutnya, keluarga yang berisiko mengalami stunting perlu mendapatkan pendampingan dan perhatian, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi anak sejak awal kehidupan atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia juga menjelaskan bahwa angka stunting di Lumajang dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi dan perkembangan tumbuh kembang anak. Karena itu, pemantauan serta intervensi yang berkelanjutan diperlukan agar upaya pencegahan berjalan optimal.
Selain persoalan gizi, pernikahan usia dini turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Kesiapan mental, kondisi ekonomi, serta kesiapan kesehatan reproduksi perlu menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah.
Pernikahan dini yang tidak disertai kesiapan dan pemahaman mengenai pola asuh berpotensi menimbulkan persoalan dalam membangun keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan DPR RI, H.Charles Meikyansah ,S.sos,M.ikom, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ghana Renaldi Pasca Surya, perwakilan Kabupaten Lumajang, Indah Kusumawati, serta anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Nur Hidayah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan edukasi yang diberikan tidak berhenti pada sosialisasi semata. Masukan dan persoalan yang disampaikan peserta diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan BKKBN.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mempercepat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang.(D.S)
