JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadli, meminta penyidikan tidak berhenti pada praktik penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan pemanfaatan hasil sadapan untuk kepentingan politik dan mengganggu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tanpa ragu, pria yang biasa dipanggil dengan Fadli ini mengaitkan persoalan tersebut dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Iya kita juga bisa tarik ini ke Karhutla dan kasus-kasus keracunan MBG,” katanya melalui pesan singkat yang diterima, Rabu, 4 November.
Ia kemudian menduga hasil penyadapan berpotensi digunakan untuk mengganggu agenda pemerintahan.
”Bisa jadi hasil sadapan dipakai untuk operasi dan mengacak-acak program Presiden Prabowo. Oleh karena itu LSP harus dikenakan pasal makar dan dihukum mati, ” kata Ahmad Fadli..
Pernyataan tersebut merupakan tuntutan pribadi Fadli. Adapun penerapan pasal makar harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata dugaan penyadapan ilegal.
Ahmad Fadli meminta aparat penegak hukum mengungkap siapa pemberi perintah, operator sistem, penerima hasil penyadapan, serta tujuan penggunaan informasi tersebut.
Menurutnya, penyidik juga perlu menelusuri apakah terdapat hubungan antara dugaan penyadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap program strategis pemerintah.
Jika ditemukan bukti adanya operasi ilegal untuk mengganggu pemerintahan yang sah, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, keamanan komunikasi Presiden, dan pertanggungjawaban pejabat yang pernah memegang kewenangan tertinggi di institusi kepolisian.(Rizky Tile)
Skandal Penyadapan Ilegal, Ahmad Fadli : Usut Dugaan Operasi Ganggu Program Prabowo, LSP Harus Dijerat Makar
