Tapanuli Tengah —Kabarnusa24.com) Banjir besar yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah sejak Senin malam berubah menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarah penanganan bencana daerah ini. Puluhan warga terjebak air , aliran listrik padam di beberapa kecamatan, dan akses darat terputus. Namun di tengah semua kekacauan itu, satu pertanyaan terus bergema dari berbagai penjuru:25 November 2025
Kemarahan publik menggelegak. Warga yang sudah putus asa tak lagi menyamarkan kekecewaan mereka. Media sosial dipenuhi video yang memperlihatkan warga berdiri di atas loteng, untuk menghindari air, hingga lansia yang hanya bisa menjerit minta tolong dari balik jendela rumah yang sudah setengah terendam.
Ironisnya, di tengah susah payah warga menyelamatkan diri masing-masing, pemerintah daerah dinilai mandul, diam, dan tidak menunjukkan kepemimpinan sama sekali.
Sirene Bendungan Terdengar Lima Kali, Warga Panik — Pemerintah Justru Sepi Gerakan
Sirene Bendungan PLTA Sipan Sihaporas dibunyikan lima kali sejak dini hari — sebuah tanda kritis yang seharusnya memicu respons cepat dari pemerintah daerah. Setiap bunyi sirene memicu gelombang panik baru. Warga berlari berhamburan, sementara air yang deras terus menerjang halaman, dapur, hingga ruang tengah rumah mereka.
Namun meski alarm bahaya sudah jelas, warga justru kebingungan. Tidak ada pengumuman darurat dari pemerintah daerah, tidak ada sirene evakuasi, tidak ada pengeras suara dari mobil dinas, bahkan tidak ada satu pun aktivitas koordinasi yang terlihat.
Narasumber berinisial LK, yang rumahnya terendam hingga setinggi dada orang dewasa, menyampaikan dengan nada marah:
“Sirene bendungan bunyi lima kali. Kami semua ketakutan. Tapi yang datang hanya air, bukan pemimpin kami.”
LK menuturkan bahwa beberapa warga akhirnya harus menggunakan papan triplek sebagai alat apung untuk mengevakuasi anak-anak. “Kalau bukan karena warga saling tolong-menolong, mungkin sudah ada korban jiwa,” ujarnya dengan suara yang bergetar.
Aparat Desa dan Kecamatan Kebingungan Karena Tak Ada Komando
Kondisi semakin memperburuk ketika beberapa aparat desa dan kecamatan mengaku kepada warga bahwa mereka tidak menerima instruksi apa pun dari pemerintah kabupaten. Bahkan beberapa perangkat desa mengatakan mereka tidak memiliki perahu karet, tidak ada radio komunikasi, dan hanya mengandalkan informasi dari media sosial.
Situasi ini memicu kemarahan warga. Bagi mereka, ketiadaan komando bukan sekadar kelalaian, tetapi tanda jelas bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan tugas paling mendasar: melindungi rakyatnya saat bencana.
Slogan “Tapteng Naik Kelas” Diserang Warga: “Naik Kelas Di Atas Kertas, Tenggelam di Lapangan”
Di tengah amukan banjir, kritik terhadap slogan kebanggaan pemerintah, “Tapteng Naik Kelas”, tidak bisa dibendung. Warga menilai slogan itu kini memantul menjadi ejekan pahit.
“Naik kelas apanya? Yang naik cuma air bah.”
Pemimpinnya hilang, rakyatnya hampir hanyut.”
Bagi warga, slogan itu kini hanya dianggap sebatas hiasan spanduk, bukan realitas pemerintahan yang bertanggung jawab.
Warga Menyelamatkan Warga — Pemerintah Dianggap Sekadar Jadi Penonton
Di beberapa kecamatan seperti Sarudik, pondok batu, tukka, dan sibuluan nalambok, warga terpaksa melakukan evakuasi darurat secara mandiri. Beberapa turun langsung ke arus banjir membawa keluarga, sementara yang lain menggunakan ban mobil, drum plastik, atau bahkan rakit buatan dari.
Seorang ibu rumah tangga terlihat menggendong dua anaknya sambil berteriak meminta pertolongan. Rekaman itu viral dalam hitungan menit, namun tidak ada satu pun tanggapan resmi dari pemerintah daerah mengenai lokasi tersebut.
“Warga turun sendiri karena pemerintah tidak turun sama sekali,” kata LK.
Ia menambahkan bahwa dari malam hingga pagi, warga hanya melihat mobil-mobil pribadi melintas mencari keluarga masing-masing. Tidak ada tanda keberadaan BPBD kabupaten, tidak ada posko bupati, tidak ada tim evakuasi yang mengenakan seragam resmi.
Pertanyaan Paling Menyakitkan: “Bupati Sedang Apa Ketika Kami Menjerit?”
Hingga siang ini, banyak warga masih bertanya-tanya di mana sebenarnya Bupati Tapanuli Tengah berada.
Ketiadaan komunikasi publik dari Bupati dinilai sebagai kegagalan total dalam kepemimpinan darurat. Bahkan warga menilai diamnya pemerintah daerah adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan masyarakat.
Warga Berharap Bupati Muncul — Bukan Dalam Bentuk Foto, Tapi Sebagai Pemimpin Sesungguhnya
Hingga berita ini diturunkan, puluhan warga masih menunggu bantuan. Mereka bukan hanya menunggu perahu, selimut, atau makanan. Mereka menunggu pemimpin.
Bukan pemimpin yang hadir saat acara seremonial, bukan pemimpin yang rajin memposting pencapaian, tetapi pemimpin yang hadir ketika rakyatnya dalam bahaya.
“Yang kami butuhkan bukan spanduk. Yang kami butuhkan pemimpin yang berani turun ke air bersama kami.”tutupnya.
(Hasanuddingulo)
