SIBOLGA —Kabarnusa24.com) Di tengah proses pemulihan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah, masyarakat kembali dibuat resah oleh persoalan baru yang kian mendesak: kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Kondisi ini memicu kekecewaan dan protes dari warga, yang menilai kelangkaan tersebut tidak wajar mengingat Sibolga merupakan kota dengan depo Pertamina strategis di pantai barat Sumatera,Rabu.3/12/2025)
Kelangkaan yang terjadi berulang kali menimbulkan tanda tanya besar, terlebih aktivitas bongkar muat kapal tanker pengangkut BBM di Depo Pertamina Sibolga berlangsung seperti biasa.
“Di tengah situasi bencana, masyarakat sudah kesulitan. Tapi untuk membeli Pertalite saja kami masih dipersulit. Padahal kapal tanker dari Jakarta terus masuk ke Sibolga,” ujar narasumber berinisial HG.
Situasi ini menjadi semakin janggal karena sejumlah daerah lain seperti Padangsidimpuan, Tarutung, dan Siborong-borong sedang mengalami hambatan akses jalan akibat longsor. Namun justru Sibolga—yang memiliki depo utama Pertamina—mengalami kekurangan stok BBM lebih parah dibanding daerah yang terisolasi.
“Kalau daerah yang aksesnya terputus kekurangan BBM, itu bisa dimengerti. Tapi kalau kota depo Pertamina pun langka, berarti ada persoalan yang lebih serius,” tambah HG.
Kelangkaan BBM ini memantik dugaan adanya ketidakwajaran dalam alur distribusi, di antaranya:
pembatasan pembelian tanpa pemberitahuan resmi,
stok habis pada jam-jam tertentu secara berulang,
antrean panjang yang tidak terkelola,
dan ketidaksesuaian antara aktivitas bongkar muat dengan ketersediaan di SPBU.
Warga berharap pemerintah segera menelusuri apakah terdapat penyimpangan dalam distribusi, baik pada tingkat SPBU maupun di jaringan distribusi internal Pertamina.
Melihat dampaknya yang luas, masyarakat meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah Sibolga–Tapteng.
Tiga pihak diminta turun tangan langsung,
Kepala BPH Migas di Jakarta
Direksi Pertamina Pusat
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
Masyarakat menilai langkah tegas pemerintah pusat diperlukan agar kelangkaan tidak terus berulang, terutama di tengah masa pemulihan pasca bencana.
“Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Tidak boleh kota depo Pertamina justru langka BBM. Pemerintah pusat harus turun tangan dan memastikan distribusi berjalan benar,” tegas HG.
BBM merupakan komponen strategis untuk:
pendistribusian bantuan,
mobilisasi relawan,
evakuasi warga,
operasional alat berat,
aktivitas ekonomi,
serta kebutuhan transportasi masyarakat.
Kekurangan BBM di saat krisis membuat banyak kegiatan pemulihan terhenti atau berjalan lambat. Masyarakat mendesak pemerintah segera melakukan:
“Kami hanya ingin BBM kembali normal. Tidak ada kelangkaan aneh-aneh seperti sekarang,” tutup HG.
(Hasanuddingulo)
