KABARNUSA24.COM)Tapanulih tengah,kecamatan,tukka,desa Hutanabolon Warga korban banjir yang saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian menyampaikan keluhan serius terhadap penanganan pascabencana yang dinilai belum berpihak kepada korban. Sejumlah warga mengaku kehilangan rumah dan seluruh harta benda akibat banjir yang melanda wilayah tersebut.
Para korban menyebut hingga kini masih banyak kepala keluarga yang belum menerima bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah daerah. Bantuan itu seharusnya menjadi solusi sementara sebelum pembangunan hunian tetap direalisasikan.
Kamis, 26 Februari 2026 — Di tengah ketidakpastian bantuan tersebut, warga mengaku didatangi oknum yang menyuruh mereka menandatangani surat tanpa kop resmi. Surat tersebut disebut berkaitan dengan pengosongan lokasi pengungsian, namun tidak dijelaskan secara transparan isi maupun dasar hukumnya.
Warga menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka mempertanyakan mengapa korban bencana justru dihadapkan pada dokumen yang tidak jelas legalitasnya.
“Ditandatangani atau tidak, tetap saja kami harus mengosongkan tempat ini,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa. Pernyataan tersebut menggambarkan situasi yang menurut warga sarat tekanan.
“Makanya kami tidak mau tanda tangan. Percuma ditandatangani, toh juga bakalan diusir,” tambahnya tegas.
Peristiwa ini terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang belakangan kerap menyuarakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun kondisi yang dialami warga pengungsi dinilai berbanding terbalik dengan semangat tersebut.
Video cekcok antara warga dan pihak yang mengaku dari Kecamatan Tukka yang beredar di media sosial semakin memperkuat keresahan masyarakat. Dalam video itu, terlihat perdebatan yang dinilai sebagian warga menunjukkan sikap tidak humanis terhadap korban bencana.
Perwakilan warga, Sehat Poltak Hutapea, meminta pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Ia menegaskan bahwa korban bencana seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan tekanan.
Warga juga mempertanyakan apakah pengosongan pengungsian dilakukan sebelum seluruh bantuan benar-benar disalurkan secara merata. Mereka berharap pemerintah memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan korban.
Saat tim media mendatangi kantor Camat Tukka untuk konfirmasi, camat tidak berada di tempat. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menjawab tudingan warga tersebut.
Para korban berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas, transparan, dan berkeadilan agar penanganan pascabencana benar-benar mengedepankan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum bagi seluruh warga terdampak,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
