Tapanuli Tengah, Sumatera Utara –Kabarnusa24.com) Penanganan dampak bencana oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menuai kritik keras dari masyarakat. Sejumlah warga menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah selama ini belum menunjukkan hasil nyata dan justru menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan hunian sementara di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, yang berada di kawasan kaki Gunung Hutanabolon. Lokasi tersebut dinilai berpotensi rawan longsor apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Maslan Panggabean, salah seorang warga yang menyampaikan aspirasi masyarakat, mengatakan pemerintah daerah seharusnya melakukan kajian yang matang sebelum menentukan lokasi hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
“Jika hunian dibangun di kawasan kaki gunung yang berpotensi longsor, maka masyarakat yang tinggal di sana berada dalam risiko besar. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan keselamatan warga sebelum mengambil keputusan,” ujarnya kepada awak media, Minggu (8/3/2026).
Selain persoalan hunian sementara, warga juga menyoroti pembangunan bendungan air di jalur aliran air di kawasan Hutanabolon yang sebelumnya menggunakan alat berat. Bendungan tersebut disebut hanya menggunakan material pasir sehingga tidak memiliki kekuatan yang memadai.
Akibatnya, ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut, bendungan yang telah dikerjakan dengan waktu dan anggaran itu kembali hanyut terbawa arus air.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan perencanaan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Menurut Maslan, masyarakat berharap pemerintah daerah menunjukkan kinerja nyata dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga, bukan sekadar aktivitas yang bersifat seremonial.
“Selama ini masyarakat melihat pemerintah daerah lebih sering hadir dalam kegiatan seremonial, sementara persoalan utama yang dihadapi masyarakat belum tertangani secara maksimal,” tegasnya.
Ia menilai kepemimpinan daerah seharusnya lebih fokus pada kerja nyata dan solusi konkret bagi masyarakat, terutama dalam situasi bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
Maslan juga mendesak Bupati Tapanuli Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bersikap transparan kepada masyarakat terkait perencanaan teknis, penggunaan anggaran, serta dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan hunian maupun infrastruktur penanganan bencana.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus menunjukkan kerja nyata, bukan hanya kegiatan yang bersifat simbolis,” ujarnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan pembenahan dan memperbaiki langkah penanganan bencana agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
