Tapteng, 12/3/26)-Kabarnusa24.com) Penerima bantuan jaminan hidup (jadup) dari Kemensos untuk korban bencana Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara, mengundang reaksi protes keras dari warga. Hal itu dipuci karena nama-nama penerima bantuan didominasi oleh warga yang bukan korban bencana dan juga para ASN dan pejabat.
Akibatnya, warga yang benar-benar menjadi korban bencana melakukan protes dan menggelar aksi ke kantor kelurahan masing-masing. Karena mereka tahu betul bahwa nama-nama penerima bantuan jadub itu bukan sepenuhnya warga yang benar-benar menjadi korban bencana alam yang terjadi tanggal 25 November 2025 lalu.
“Kami curiga bahwa penerima jadub ini dipermainkan sehingga warga yang betul-betul menjadi korban bencana tidak terdaftar namanya, justru sebaliknya mereka yang rumahnya aman-aman saja dan PNS, mereka yang mendapat. Ini suda jelas ada permainan,” protes sejumlah warga Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan saat mendatangi kantor lurah, Rabu (11/3/2026).
Parahnya lagi kata warga, dari 592 warga yang menjadi korban bencana di Kelurahan Sibuluan Nauli, hanya 35 keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Yang 35 itu pun kondisi rumahnya aman-aman saja dan masih kokoh, tetapi kami yang rumahnya sudah hancur tidak ada menerima bantuan jadup. Contohnya saja, orang tua saya yang rumanya benar-benar hancur, tetapi tidak mendapat. Justru yang rumahnya aman-aman saja mendapat bantuan. Makanya kami minta kepada lurah kami, agar 35 penerima bantuan itu dievalusi dan jangan diberikan dulu bantuannya,” kata Suherman Hutabarat dan Naibaho saat menggelar aksi protes di depan kantor kelurahan Sibuluan Nauli.
Lurah Sibuluan Nauli Fenando Hutabarat juga merasa heran dengan daftar penerima bantuan di kelurahannya. Pasalnya dari 592 warga koran bencana yang didaftarkan hanya 35 orang yang mendapat bantuan.
“Saya juga heran kenapa hanya 35 orang yang terdaftar. Saya akan teruskan apa yang disampaikan oleh warga saya ini ke instansi yang membidangi bantuan ini,” ujarnya.
Aksi protes juga terjadi di Kelurahan Aek Tolang Pandan. Di mana banyak warga yang menjadi korban bencana, tetapi namanya tidak keluar. Lurah Aek Tolang Samto M Sitanggang berdalih bahwa nama-nama semua warga yang menjadi korban sudah disampaikan ke BPBD Tapanuli Tengah.
Diapun menghimbau warganya yang belum terdaftar namanya, agar bersabar karena ada tahap berikutnya. Hanya saja ketika ditanya apakah ada kepastian atau jaminan bahwa tahap berikutnya akan ada, Samto tidak bisa memberikan jawaban.
Memang kalau dilihat dari data penerima bantuan tersebut, banyak dari kalangan yang mampu termasuk kepala dinas, PNS, Lurah, Kepling. Dan itu menimbulkan kecemburuan bagi warga yang benar-benar sangat membutuhkan jaminan hidup.
“Siapa yang tidak kecewa seperti ini, namanya saja bantuan jaminan hidup. Berarti diprioritaskan bagi kami para korban becana ini yang kehidupan sudah sangat memprihatinkan yang ada di Perumahan Pandan Asri sana. Tetapi begitu kita lihat nama-nama penerima, ada kepala dinas, banyak PNS, ada Lurah dan keluarga-keluarganya, Kepling dan juga orang-orang yang mapan hidupnya. Kalau memang betul ada tahap kedua dan tahap berikutnya, kenapa bukan mereka-mereka saja yang didaftarkan untuk tahap berikutnya dan diutamakanlah kami yang benar-benar sudah susah hidupnya?” kata warga Perumahan Pandan Asri dengan nada kecewa.
Mereka meminta, agar penyalurahan jaminan hidup bagi korban bencana alam di Tapteng ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena bukan hanya bantuan jadup saja yang bermasalah di Tapteng, bantuan lainnya juga banyak bermasalah.
“Kalau memang mau naik kelas dan adil untuk semua, di sinilah dibuktikan dan diuji apakah Tapteng ini naik kelas dan adil untuk semua,” ucapnya.
Dinsos Tapteng: Data Penerima Dari BPBD
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Mariati Simanullang yang dikonfirmasi media ini di kantortnya, Rabu (11/3/2026) menjelaskan, bahwa data penerima bantuan tersebut dari BPBD Tapanuli Tengah. Menurutnya, sejak diberlakukannya sistem Data Tunggal, data laporan semuanya lewat BPBD Tapanuli Tengah.
“Dinas sosial dalam hal ini hanya sebatas membayarkan. Kalau siapa penerima datanya dari BPBD,” jawabnya.
Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Tapanuli Tengah, Leo Sinaga yang dikonfirmasi lewat WA-nya tidak membalas. Ketika dijumpai ke kantornya tidak ada di tempat. Menurut petugas yang ada di sana, Kalak sedang rapat di ruang Garuda Kantor Bupati. Diapun tidak berani memberikan banyak penjelasan karena bukan merupakan poksinya.
“Mohon maaf pak, saya tidak bisa memberikan jawaban banyak. Silahkan diisi saja nama warga yang belum terdaftar itu, nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk tahap berikutnya,” kata petugas BPBD Tapteng,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
