Tapteng, 25/3/26)-Kabarnusa24.com) Adanya pernyataan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang menyebutkan dari 52 daerah yang terdampak bencana hanya Kabupaten Tapanuli Tengah yang heboh mendapat respons dari DPRD Tapanuli Tengah.
Pernyataan dalam bentuk video yang sempat diunggah di akun resmi facebook Pemkab Tapteng baru-baru ini langsung ditanggapi Anggota DPRD Tapteng Ardino Tarihoran.
Lewat videonya di akun facebook Ardino Tarihoran, dia menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Masinton harus menjadi cerminan bagi Bupati mengapa hal itu bisa terjadi.
“Jadi ini bukan penggiringan opini Pak Bupati, melainkan fakta yang terjadi di lapangan, di mana banyak masyarakat yang mejadi korban bencana tidak terdata dalam bantuan jaminan hidup (jadup). Kalau di daerah lain masyarakatnya, dewannya adem-adem saja, berarti kinerja pemeritahannya benar. Kenapa di Tapteng menjadi heboh, berarti ada yang tidak benar,” kata Ardino dalam veideonya yang sudah ditonton ribuan orang.
Ardino juga melampirkan dalam videonya banyaknya keluhan masyarakat yang mejadi korban bencana alam di Tapteng tidak mendapatkan bantuan jadup. Menyikapi hal itu, DPRD Tapteng langsung turun dan menemukan memang banyak masyarakat yang menjadi korban tidak terdata dan meminta agar didata ulang oleh Pemkab Tapteng.
Terkait dengan komentar dari Bupati Masinton, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengaku tak habis pikir. Seharusnya Bupati melakukan pengecekan yang benar terhadap kinerja aparatnya, bila perlu memberikan tindakan tegas karena tidak becus melakukan pendataan.
“Saudara Bupati harusnya mengecek benar tidak aparatnya (kepala dinasnya hingga lurah, kepala desa, kepling) melakukan pendataan terhadap korban banjir. Kalau benar, kenapa banyak masyarakat korban bencana tidak mendapat jadup, justru mereka yang tidak terdampak yang mendapat.
Parahnya lagi, banyak Kepling, Kepala Desa, Lurah, dan keluarganya yang mendapat padahal mereka tidak begitu terdampak. Ini adalah masalah dan harus diselesaikan, bukan mengatakan Tapteng heboh. Jadi bahasa dari saudara Bupati Masinton itu bukan bahasa kepala daerah atau seorang pemimpin. Ingat, saudara sudah Bupati bukan lagi anggota dewan,” tegas Rivai, Rabu (25/3/2026) di gedung DPRD Tapteng.
Selain masalah jadup, masalah dana tunggu hunian (DTH) juga tidak jelas, termasuk di Kecamatan Barus.
Lebih lanjut politisi NasDem ini menyebutkan, bahwa persoalan yang terjadi di Tapteng menjadi atensi berat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal itu disampaikan Mendagri pada hari Senin (23/3/2026) dalam berita Kompas.com dengan judul: Mendagri Tito: 38 dari 52 Daerah Terdampak Bencana Sumatera Sudah Normal.
Dalam berita itu kata Rivai, Mendagri menyebutkan ada satu daerah yang sudah mendekati normal yaitu Tapanuli Selatan. “Nah kalau yang atensi bagi saya adalah Tapteng (Tapanuli Tengah), itu fokus berat saya di sana sama Taput (Tapanuli Utara) ya karena persoalan-persoalan,” ucap Tito.
“Itulah komentar dari Mendagri di Kompas. Artinya, Mendagri saja tahu bahwa di Tapteng ini ada persoalan-persoalan sehingga menjadi atensi atau fokus beratnya,” kata Rivai.
Untuk itulah Rivai meminta kepada masyarakat yang menjadi korban bencana yang belum mendapatkan bantuan termasuk bantuan jadup, dana tunggu hunian dan bantuan jenis lainnya agar tidak takut untuk bersuara. Sampaikan keluhannya ke Pemkab Tapteng, jika tidak ditanggapi datang ke DPRD Tapteng,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
