TAPTENG —Kabarnusa24.com)Dugaan pembiaran terhadap korban banjir dan longsor di Desa Sialogo, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, terus memicu kemarahan masyarakat. Enam bulan lebih pasca bencana yang terjadi pada 25 November 2025, sejumlah warga korban mengaku hingga kini belum menerima bantuan hunian sementara maupun bantuan rumah rusak dari pemerintah.
Kekecewaan warga memuncak pada Selasa, 26 Mei 2026. Sejumlah korban longsor mendatangi langsung Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menyerahkan data mereka secara mandiri. Langkah itu dilakukan karena warga menilai pemerintah desa tidak serius memperjuangkan hak masyarakat korban bencana.
Salah seorang korban, Pengalaman Waruwu, mengatakan masyarakat selama ini terpaksa bertahan hidup sendiri tanpa perhatian nyata dari pemerintah desa. Menurutnya, banyak korban yang masih menanggung beban biaya tempat tinggal sementara menggunakan uang pribadi.
“Kami ini korban bencana, bukan sampah yang dibuang lalu dilupakan. Rumah kami rusak, kami terlantar, mengontrak pakai uang sendiri, tapi pemerintah desa seperti pura-pura tidak tahu,” ujar Pengalaman Waruwu dengan nada kecewa.
Warga menjelaskan, setelah bencana terjadi mereka sempat dititipkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ke Desa Masundung untuk sementara waktu. Namun ketika bantuan mulai disalurkan, sejumlah nama korban yang benar-benar terdampak justru disebut tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Di sisi lain, masyarakat mulai menyoroti dugaan adanya aparat desa dan keluarga aparat yang justru menerima bantuan rumah meskipun dinilai tidak layak menerima.
Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya terdapat tiga nama yang berkaitan dengan aparat desa masuk dalam daftar penerima bantuan rumah. Salah satunya disebut merupakan Kepala Dusun III yang menurut pengakuan masyarakat tidak mengalami kerusakan rumah akibat longsor. Bahkan nama istrinya juga dikabarkan ikut terdata sebagai penerima bantuan.
Hal serupa juga disebut terjadi pada Kepala Dusun II. Warga menduga nama istrinya turut masuk dalam daftar penerima bantuan rumah, sementara masih banyak korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal belum memperoleh bantuan apa pun.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Warga menilai bantuan tidak disalurkan secara adil dan diduga sarat kepentingan tertentu.
“Korban asli malah disuruh urus sendiri, sementara yang dekat dengan aparat bisa masuk daftar bantuan. Ini yang membuat masyarakat kecewa dan curiga ada permainan data,” ungkap seorang warga.
Kecurigaan warga semakin menguat setelah sejumlah korban mendatangi Kantor Desa Sialogo untuk mempertanyakan alasan nama mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan. Namun, warga mengaku justru menerima jawaban yang dianggap melukai hati korban bencana.
“Urus sendiri aja lah.”Kalimat yang diduga diucapkan oknum perangkat desa tersebut kini memantik kemarahan warga. Masyarakat menilai ucapan itu mencerminkan hilangnya empati pemerintah desa terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana.
“Kalau rakyat korban bencana saja disuruh urus sendiri, lalu apa fungsi pemerintah desa? Jangan hanya hadir saat ada pencairan anggaran atau kepentingan politik saja,” tegas Pengalaman Waruwu.
Selain menuntut kejelasan bantuan, masyarakat Desa Sialogo juga meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh data penerima bantuan di desa tersebut.
Warga menilai banyak data yang tidak akurat dan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pendataan ulang dianggap penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat korban longsor.
Tidak hanya itu, warga juga menduga terdapat permainan data dalam proses pendataan penerima manfaat. Masyarakat mencurigai data yang disusun pemerintah desa hanya menjadi akal-akalan oknum tertentu demi kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan dari penerima bantuan.
Kini masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi korban serta melakukan audit total terhadap seluruh pendataan bantuan korban longsor di Desa Sialogo.
Warga juga meminta Inspektorat dan instansi terkait segera memeriksa dugaan penyimpangan data bantuan yang dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat korban bencana.
“Jangan sampai rakyat kecil terus diinjak dan dipermainkan. Kami kehilangan rumah dan kenyamanan hidup, tapi yang kami dapat hanya jawaban dingin dan sikap tidak peduli,” tutup Pengalaman Waruwu.
(Hasanuddingulo)
