JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Alih-alih turun ke lapangan, sejumlah pejabat sebagai wakil Rakyat Ketua DPRD Kota Depok justru “berjuang” untuk minta mengaktifkan Universal Health Coverage lewat konferensi pers, dan rilis media. Cara ini dikritik tajam pengamat karena tidak menyentuh akar masalah.
“Ini bukan berjuang untuk UHC. Ini berjuang untuk citra. Pejabat hari ini berpikir cukup minta UHC aktif di media, maka di lapangan juga ikut aktif,” ujar Ley Bolon, Pengamat Kebijakan Publik, Sabtu (22/08/26).
Menurutnya, mengaktifkan UHC tidak bisa hanya dengan gembar-gembor di media. UHC aktif ketika pasien tidak ditolak, antrean tidak mengular, obat tidak kosong, dan tidak ada pungli.
“Faktanya kebalikannya. Warga masih bayar. Masih dirujuk kesana-kemari. Masih disuruh tebus obat sendiri. Jadi buat peduli warganya di mana? minta Aktifnya cuma di berita,” sindirnya.
Ia menilai, pejabat sengaja memilih jalur paling mudah, membangun narasi sukses. Sementara Dinas Kesehatan Kota Depok pembenahan sistem, penambahan nakes, dan ketersediaan obat justru diabaikan.
“Kalau memang mau aktifkan UHC, kerjanya di Puskesmas, di RS, di meja anggaran. Bukan di pencitraan lewat media. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai bahan dimuat media saja,” Ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari instansi terkait.
“Selama pejabat masih minta UHC aktif lewat pencitraan media, maka yang aktif hanya omongannya. Rakyatnya tetap sakit,” Ujarnya.(Rizky Tile)
