Dikejar Waktu! Rp79 Miliar Proyek Jalan Lumajang, 19 Paket Masih Tender
LUMAJANG jatim mandiri — Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berpacu dengan waktu untuk merealisasikan puluhan proyek infrastruktur jalan. Dari “20 paket pekerjaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Lumajang yang masuk proses lelang, baru satu paket telah berkontrak, sedangkan 19 paket lainnya masih dalam proses tender.”
Total anggaran kegiatan Bidang Bina Marga tahun ini mencapai sekitar “Rp79 miliar”, dengan pekerjaan tersebar di “31 lokasi.”
Kondisi tersebut membuat DPUTR Lumajang harus bergerak cepat. Pasalnya, waktu pelaksanaan semakin mendekati akhir tahun anggaran, sementara sebagian paket masih berada dalam tahapan pengadaan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Lumajang, Heri Kurniawan, S.T., M.T., mengatakan pihaknya berharap proses tender segera menghasilkan pemenang sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
“Tahun ini ada 20 paket pekerjaan yang dilelang. Satu sudah berkontrak, sedangkan 19 masih berproses di lelang. Mudah-mudahan segera ada pemenang sehingga pekerjaan di lapangan bisa segera terlaksana dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat,” ujar Heri.
Satu Paket Sudah Berkontrak Rp10,99 Miliar”
Heri menjelaskan, salah satu pekerjaan yang telah berkontrak adalah “rehabilitasi Jalan Rawa Kangkung-Galigipe.
Pekerjaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar “Rp10,99 miliar”. Sementara paket lainnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Yang sudah berkontrak ada satu lokasi, yaitu rehabilitasi Jalan Rawa Kangkung-Galigipe dengan nilai anggaran sekitar Rp10,99 miliar. Lainnya bersumber dari DAU,” jelasnya.
Menurut Heri, angka sekitar Rp79 miliar tersebut masih merupakan anggaran awal seluruh kegiatan. Nilai akhirnya masih menunggu hasil proses lelang terhadap paket pekerjaan yang saat ini berjalan.
Selain 20 paket yang dilelang, secara keseluruhan terdapat “31 lokasi pekerjaan” yang ditangani Bidang Bina Marga. Sebagian pekerjaan sudah berjalan, sementara lainnya masih berada dalam proses pengadaan.
DPUTR Tegaskan Tak Ada Penunjukan Langsung
Heri menegaskan proses pengadaan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan tidak ada penunjukan langsung untuk paket pekerjaan tersebut. Mekanisme yang digunakan adalah pengadaan langsung maupun tender sesuai nilai dan ketentuan masing-masing pekerjaan.
“Kita tidak ada penunjukan langsung, yang ada pengadaan langsung. Semuanya ada pejabat pengadaan di PBJ dan kita koordinasikan bersama,” katanya.
Dalam proses pemilihan penyedia, DPUTR juga mempertimbangkan integritas dan rekam jejak penyedia.
Kinerja penyedia pada pekerjaan sebelumnya, penilaian dalam sistem pengadaan, serta kelengkapan administrasi menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pekerjaan diberikan kepada penyedia.
Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur membuat transparansi dan pengawasan publik menjadi perhatian DPUTR Lumajang.
Heri mengatakan masyarakat dapat melihat proses pengadaan melalui “LPSE”. Setelah pekerjaan dimulai, papan informasi proyek juga akan dipasang di setiap lokasi.
Papan tersebut memuat informasi mengenai nilai anggaran, waktu pelaksanaan, penyedia pekerjaan, konsultan pengawas, lokasi, dan informasi lainnya.
“Sekarang semuanya transparan. Masyarakat bisa melihat dan mengecek proses pengadaan maupun tender,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun masukan terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui website, Facebook, maupun *call center* yang disediakan DPUTR.
Target Seluruh Pekerjaan Rampung Desember
Dengan 19 paket yang masih berproses tender, DPUTR Lumajang kini menghadapi tantangan waktu untuk memastikan pekerjaan tidak melewati tahun anggaran.
Heri berharap seluruh proses pengadaan berjalan lancar dan kondisi cuaca mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
“Kita berharap karena waktunya sudah sangat mepet dan mendekati akhir tahun anggaran, semuanya bisa segera kita selesaikan. Mudah-mudahan sampai Desember semuanya sudah terselesaikan,” katanya.
Heri mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga ikut mengawasi kualitas pekerjaan di lapangan.
Menurut dia, kritik dan masukan masyarakat justru dibutuhkan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang semakin baik.
“Banyak saran dan masukan kepada kami untuk menjadi lebih baik ke depan. Pada saat kontrol di lapangan, masyarakat juga bisa menyampaikan kepada kami. Bisa melalui website, Facebook, maupun “call center”,” tutur Heri.
Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan media yang selama ini ikut memberikan masukan serta mengawal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang.(D.S)
