TAPTENG, 18 September 2026 —Kabarnusa24.com)Kondisi jalan menuju kawasan PLTA Sipansihaporas, Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah titik mengalami longsor dan kerusakan. Kondisi badan jalan yang semakin menyempit dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama ketika hujan kembali mengguyur kawasan tersebut.
Di tengah kondisi itu, seorang warga, Ribu Simatupang, mengambil inisiatif memasang police line dan tanda peringatan di lokasi yang dianggap rawan. Menurut Ribu, langkah tersebut dilakukan secara mandiri karena ia khawatir pengguna jalan tidak menyadari adanya ancaman longsor ketika melintas.
Menurut Ribu, tindakan sederhana itu bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Ia mengaku tidak ingin kerusakan jalan dibiarkan tanpa tanda peringatan hingga kemudian menimbulkan kecelakaan atau bahkan korban jiwa.
Ribu menyebut kondisi jalan saat ini cukup mengkhawatirkan. Ia mengatakan terdapat bagian badan jalan yang terus terkikis sehingga ruang untuk kendaraan melintas semakin sempit. Bahkan, menurut pengamatannya di lokasi, terdapat bagian jalan yang tersisa sekitar dua meter.
Ia juga menyinggung sejumlah titik longsor lainnya di kawasan Tapanuli Tengah. Menurut Ribu, terdapat beberapa lokasi yang mengalami kerusakan dan sebelumnya pernah dilakukan penanganan, termasuk pemasangan bronjong. Namun, ia menyebut sebagian konstruksi tersebut kembali rusak dan tidak mampu menahan kondisi tanah.
Ribu meminta pemerintah segera melakukan penanganan secara permanen, bukan sekadar tindakan sementara. Menurutnya, akses menuju kawasan Sipansihaporas memiliki arti penting bagi masyarakat, termasuk warga yang menjalankan aktivitas ekonomi dan pengguna jalan menuju kawasan PLTA.
Sorotan Ribu kemudian tidak hanya tertuju kepada kondisi jalan, tetapi juga kepada cara pemerintah menangani persoalan pascabencana. Ia meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan dari meja birokrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Tapteng ini masih menangis,” kata Ribu, menggambarkan kondisi masyarakat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius setelah berbagai persoalan bencana dan kerusakan infrastruktur.
Ia juga mengingatkan bahwa informasi dari daerah kepada pemerintah pusat harus disampaikan secara benar dan utuh. Menurut Ribu, apabila kondisi di lapangan tidak tergambar sebagaimana kenyataannya, maka pemerintah pusat berpotensi mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang tidak lengkap.
Ribu juga mempertanyakan kontribusi sosial perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, khususnya PLTA Sipansihaporas. Ia mempertanyakan keberadaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan meminta pihak pengelola memperhatikan kondisi masyarakat serta infrastruktur di sekitar wilayah operasionalnya.
Tidak berhenti di sana, Ribu menyampaikan kritik terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menyebut sejumlah angka terkait TKD, SILPA, dan APBD serta mempertanyakan penggunaannya. Angka-angka yang disampaikan Ribu tersebut perlu dibandingkan dengan dokumen APBD dan laporan keuangan resmi sebelum dapat dinyatakan sebagai data faktual.
Ribu bahkan menyinggung dugaan persoalan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan, termasuk dugaan mark-up anggaran. Ia meminta pengelolaan keuangan daerah diperiksa secara terbuka dan tidak hanya dilihat dari laporan administratif. Tuduhan tersebut merupakan pernyataan narasumber dan memerlukan verifikasi serta hak jawab dari pihak yang disebut.
Meski kritiknya cukup keras, Ribu menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak ditujukan kepada pribadi Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Ia mengatakan kritik yang disampaikannya ditujukan terhadap kinerja pemerintahan dan kebijakan yang menurutnya perlu diperbaiki.
“Saya bukan benci sama Masinton. Pemerintahannya yang saya kritik. Bukan benci saya sama pribadi orang,” tegas Ribu.
Ribu berharap Bupati dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan, termasuk memeriksa kinerja organisasi perangkat daerah dan memastikan informasi yang diterima benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Baginya, masyarakat tidak cukup hanya menerima janji atau penjelasan, tetapi membutuhkan tindakan nyata, terutama untuk persoalan yang menyangkut keselamatan pengguna jalan.
Di ujung pernyataannya, Ribu kembali menyoroti kondisi jalan menuju PLTA Sipansihaporas dan meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan. Pemasangan police line secara mandiri, menurutnya, merupakan bentuk peringatan dari warga bahwa kondisi di lapangan membutuhkan perhatian segera. Kini, penanganan permanen menjadi tanggung jawab pihak berwenang agar jalur tersebut tetap aman dan masyarakat tidak harus menunggu datangnya korban untuk melihat keseriusan pemerintah.
(Hasanuddingulo)
