JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari berapa banyak kasus yang diungkap atau pelaku yang ditindak. Lebih dari itu, keberhasilan sejati tercermin dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang kembali di masa mendatang. Pesan penting ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh ke depannya. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih bisa terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono membukakan arahan.

Setelah berlangsungnya rakor ini, Dirjen PSKP menegaskan ada tiga langkah krusial yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Langkah pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memetakan modus kejahatan sekaligus menambal kelemahan sistem yang dimiliki saat ini.

Langkah kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Hal ini mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang canggih sekalipun tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas tinggi. Oleh karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita harus memastikan setiap proses pelayanan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara jelas,” jelas Iljas.

Langkah ketiga adalah memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam penanganan setiap perkara. “Saya mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi ini harus semakin efektif dalam memperkuat pencegahan sekaligus penyelesaian perkara,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa dari total 120 kasus yang menjadi target operasi tahun 2026, Satgas Anti-Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 100 kasus dan menetapkan 151 tersangka. Upaya ini berhasil menyelamatkan tanah seluas lebih dari 110 juta meter persegi, dengan nilai kerugian yang terhindarkan mencapai lebih dari Rp5.773 triliun rupiah.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah diharapkan lebih fokus menangani kasus-kasus yang bersifat strategis dan berpotensi merugikan besar, bukan sekadar kasus-kasus biasa. Ini bukti keseriusan kita dalam memberantas mafia tanah secara berkelanjutan,” tegas Hendra Gunawan.

Rakor yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, ini dihadiri oleh 414 peserta gabungan dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta pimpinan tinggi pratama dan perwakilan Kantor Wilayah BPN se-Indonesia. Turut hadir dalam penutupan, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso. (Rizky Tile)