Jakarta, kabarnusa24.com – Pasca Musyawarah Provinsi Federasi Panjat Tebing Provinsi DKI Jakarta yang telah diselenggarakan pada Jum’at (08/12/2023) beberapa bulan yang lalu, diduga ada penyimpangan dan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaannya.

Pasalnya sampai saat ini Surat Keputusan bagi pengurus definitif untuk periode 2023-2027 belum juga terbit.

Hal ini dibenarkan oleh Dyson selaku Ketua Definitif Federasi Panjat Tebing Provinsi DKI Jakarta, lewat konfirmasi WA nya, kepada tim Liputan.

“Sampai sekarang SK belum terima, karena terhambat oleh data dan laporan pengurus lama yang juga belum diserahkan, seperti laporan pertanggungjawaban termasuk keuangan”, Terangnya.

Pamit Andriano, selaku pegiat alam bebas, dalam steatmennya memaparkan, bahwa hasil keputusan dari musyawarah tersebut belum dituangkan dalam berita acara dan Surat Keputusan untuk pengurus periode selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah.

“Adanya bentuk anomali dan kurang pahamnya tata kelola yang benar, dari penyelenggara Musyawarah Provinsi Federasi Panjat Tebing”, Kata Andriano Kepada Tim Liputan Minggu (11/02).

Diakuinya (Andriano-Red), ada informasi tanda tangan peserta yang diduga dipalsukan dalam daftar hadir musyawarah untuk meloloskan syarat administrasi.

“Sangat disayangkan musyawarahnya di nodai oleh oknum-oknum pengurus Federasi Panjat Tebing Provinsi yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan sepihak”, Ungkapnya.

“Dengan dipalsukannya tanda tangan peserta di daftar hadir maka musyawarah Provinsi Federasi Panjat Tebing batal demi hukum, dan kepada oknum penyelenggara harus mempertanggung jawabkan perbuatannya”, Pungkas Andriano.

Sementara pengurus lama selaku Penyelenggara Musyawarah Provinsi Federasi Panjat Tebing DKI Jakarta, belum menjawab konfirmasi tim liputan, sehingga berita ini dimuat dan tayang apa adanya. (Red)