TAPANULI TENGAH (Kabarnusa24.com)
Banjir bandang dan longsor yang memorak-porandakan Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali menelanjangi persoalan yang selama ini dibiarkan membusuk perambahan hutan tanpa kendali, alih fungsi kawasan menjadi kebun sawit, dan aktivitas ilegal yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa pengawasan serius,Jumat (5/12/2025).
Warga menilai bencana kali ini bukan lagi tragedi alam semata, melainkan akumulasi kelalaian struktural—hasil dari lemahnya penegakan hukum dan abainya pemerintah dalam menjaga kawasan hulu.
“Setiap tahun hutan kami habis digaruk. Semua orang tahu itu. Tapi tidak ada tindakan. Begitu bencana datang, kami yang dikubur lumpur,” ujar seorang tokoh masyarakat Tapanuli Tengah dengan nada penuh kemarahan.
Ditekan opini publik, Kepala Daerah Tapanuli Tengah akhirnya memberikan pernyataan resmi yang jarang terdengar selama ini.
“Kami tidak menutup mata. Kerusakan lingkungan di beberapa titik memang berkontribusi terhadap besarnya dampak banjir,” katanya.
Ia mengklaim telah memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin perkebunan dan pemanfaatan hutan.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan menindak tegas dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Namun respons warga justru bernada skeptis. Mereka menyebut janji seperti itu sudah terlalu sering diucapkan, tetapi tak pernah membuahkan hasil nyata.
“Selalu dibilang ‘akan dievaluasi’, ‘akan ditindak’, tapi hutan terus hilang. Kalau pembukaan lahan liar tidak dihentikan, bencana berikutnya tinggal menunggu tanggal,” ujar warga lainnya.
Serangan banjir bandang dan longsor kali ini memporak-porandakan puluhan rumah, memutus jalur transportasi vital, dan memaksa ratusan warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Proses evakuasi, pendataan, dan pembersihan material lumpur masih berlangsung di berbagai titik.
Kemarahan warga semakin memuncak karena mereka merasa menjadi korban dari praktik-praktik destruktif yang sudah berlangsung lama di wilayah hulu.
Warga Tapanuli Tengah mendesak Presiden RI dan Kementerian Kehutanan turun tangan langsung, tanpa kompromi dan tanpa menunggu laporan berlarut-larut dari daerah.
“Kami sebagai warga Tapanuli Tengah memohon agar Bapak Presiden dan Menteri Kehutanan segera mengusut perusahaan-perusahaan nakal yang merusak lingkungan kami demi keuntungan mereka sendiri. Jangan biarkan mereka bersembunyi di balik izin atau ‘perlindungan’ tertentu,” tegas warga.
Mereka menuntut investigasi yang benar-benar independen, termasuk menelusuri siapa yang memberi izin, siapa yang menutup mata, dan siapa yang diuntungkan,ujarnya warga mengahiri.
(Hasanuddingulo)
