JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (16/09/26). Kunjungan untuk memantau Job Fair Online “Nyari Gawe” itu justru membongkar buruknya transparansi lowongan kerja di lumbung industri nasional.
Saat berdialog dengan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, terungkap data mencengangkan. Di Bekasi terdapat sekitar 9.100 perusahaan beroperasi, bahkan yang memiliki NIB mencapai 58.000. Namun yang mau membuka lowongan secara terbuka di bursa kerja hanya 15 perusahaan.
“Kalau diam-diam begini, pengangguran di Bekasi enggak akan selesai,” tegas KDM. Ia mencontohkan, jika satu perusahaan saja membuka satu lowongan satpam, maka sudah 9.100 peluang kerja tercipta.
KDM mendesak Pemkab Bekasi memaksa perusahaan terbuka dalam rekrutmen. Ironis, di tengah potret buram ini, kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI justru dipertanyakan.
Berdasarkan data SiRUP LKPP APBN 2026 Sekretariat Jenderal Kemnaker, anggaran komunikasi Kemnaker didominasi belanja pencitraan:
– Sosialisasi Ketenagakerjaan di Media: Rp 2,36 Miliar
– Layanan Pengelolaan Medsos: Rp 200 Juta
– Monitoring dan Analisis Media Sosial: Rp 170 Juta
– Monitoring Media Cetak dan Online: Rp 200 Juta
– Monitoring Media Elektronik: Rp 100 Juta
– Monitoring Akun Medsos: Rp 81,1 Juta
– Souvenir Pengelolaan Media Digital: Rp 20 Juta
Total hampir Rp 3,1 Miliar hanya untuk urusan media dan medsos di bulan Januari-Februari 2026.
Hal tersebut ditanggapi Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Politik Ley Bolon menilai Kemnaker kehilangan marwah. Faktanya berbicara sendiri Kemnaker habiskan miliaran rupiah untuk sosialisasi dan pemantauan media, tapi di lapangan 99% perusahaan tidak terbuka soal lowongan kerja.
“Ini bukti nyata kementerian lebih mementingkan citra di berita daripada menyelesaikan masalah nyata rakyat, sangat memalukan. Di Bekasi yang ada 9.100 perusahaan, negara cuma mampu dapat 15 lowongan. Kemnaker seharusnya punya sistem Wajib Lapor Lowongan yang mengikat, bukan jadi tukang monitoring medsos. Uang Rp 2,3 miliar untuk sosialisasi tapi lowongan kerja tetap gelap, itu namanya pemborosan,” tegasnya dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Sabtu (19/09/26)
Ley Bolon menyebut ada anomali prioritas. “Fakta KDM ini bukti kegagalan Kemnaker. Harusnya mereka urus link and match industri, bukan sibuk anggaran souvenir dan monitoring. Kalau rekrutmen masih ‘diam-diam’ lewat calo dan ordal, wajar pengangguran di Jabar tembus jutaan. Kemnaker lebih sibuk urus citra daripada urus lapangan kerja,” ujarnya.
Ley Bolon juga mendesak evaluasi. “Anggaran miliaran untuk kelola medsos tapi fungsi dasar pengawasan rekrutmen bolong. Ini Kemnaker kerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk like dan engagement? Presiden harus evaluasi Menaker. Percuma ada Job Fair kalau perusahaan tidak dipaksa transparan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi menunggu tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan keterangan resmi terkait minimnya perusahaan yang membuka lowongan di Bekasi dan besarnya anggaran pengelolaan media sosial tersebut. (Rizky Tile)
