JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial pangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini semakin menyorot lemahnya pengawasan lembaga legislatif.
Ketua Umum Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, menyoroti dugaan penyimpangan program dengan nilai anggaran mencapai Rp45 miliar.
Mulai dari ketidaktepatan sasaran, kualitas beras yang diragukan, data penerima yang diduga fiktif, hingga dugaan pemotongan paket bantuan, semua menjadi daftar keresahan yang belum menemukan jawaban memuaskan.
Yang menjadi masalah adalah, hingga saat ini belum ada dokumen pemeriksaan resmi yang dapat mengonfirmasi seluruh dugaan tersebut.
Angka Rp45 miliar belum dapat diverifikasi secara independen, namun ketiadaan data transparan justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran tersebut mengalir dan siapa saja yang benar-benar menerimanya.
Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa peran Komisi E DPRD DKI Jakarta sangat krusial dalam menjaga jalannya program kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang seakan berjalan lambat.
Padahal, persoalan serupa sudah pernah terungkap dalam laporan BPK Perwakilan DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2023, termasuk praktik percaloan barcode dan kendala distribusi yang masih berulang hingga kini.
“Jika persoalan yang sudah ditunjukkan BPK pun belum tuntas ditindaklanjuti, lalu apa sebenarnya yang diawasi oleh para wakil rakyat di sana” tegas Ferdian.
Pertanyaan ini muncul karena masyarakat melihat persoalan yang sama terulang kembali, tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara konkret.
Upaya konfirmasi yang dilakukan Wartawan Kabarnusa24 kepada Muhammad Thamrin, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, tidak membuahkan hasil.
Pesan yang dikirim melalui WhatsApp pada Rabu (28/10/26) pukul 10.09 wib Pagi, tidak mendapatkan tanggapan apa pun hingga berita ini dimuat. Sikap bungkam ini justru memunculkan kesan bahwa ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dari pengetahuan publik.
Pengamat Ferdian menegaskan bahwa keheningan bukanlah jawaban yang dapat diterima oleh rakyat yang telah membayar pajak. “Anggota dewan dipilih rakyat, digaji rakyat. Jika dipertanyakan justru menghindar, maka mereka telah melanggar kontrak kepercayaan yang diberikan pemilih,” ungkapnya. Transparansi bukan permintaan, melainkan kewajiban setiap pejabat publik.
Pemprov DKI Jakarta juga dinilai belum cukup terbuka dalam menyajikan data penyaluran bantuan sosial. Publik berhak mengetahui daftar penerima, spesifikasi barang yang dibeli, serta proses pengadaan yang dilakukan. Tanpa dokumen yang dapat diakses bebas, wajar jika masyarakat curiga ada yang tidak beres di balik angka-angka tersebut.
“Jangan sampai program yang seharusnya menolong warga miskin justru menjadi sumber keuntungan bagi sekelompok orang tertentu. Data fiktif dan pemotongan bantuan adalah bentuk pengkhianatan terhadap warga yang paling membutuhkan,” tambah pengamat Ferdian.
Pengamat menuntut agar Komisi E segera membuka ruang audit dan pemeriksaan yang transparan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, DPRD harus berani meminta pertanggungjawaban pihak eksekutif sesuai kewenangannya.
Jangan sampai fungsi pengawasan hanya berjalan saat suasana tenang, namun lenyap saat muncul masalah besar.
Penetapan kerugian negara dan pembuktian tindak pidana tentu harus melalui proses hukum yang berlaku. Namun proses itu tidak akan berjalan jika tidak ada keberanian membuka data.
Rakyat tidak butuh janji manis, rakyat butuh bukti. Jika anggaran Rp45 miliar itu benar-benar digunakan untuk yang berhak, tunjukkan datanya jangan sembunyikan di balik keheningan.(Rizky Tile)
