JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merampungkan rancangan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 yang disusun secara khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional.

Hal tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027 bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/08/26).

“Dukungan ATR/BPN terhadap Program Prioritas Nasional mencakup upaya mewujudkan kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria. Secara khusus, kami juga fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah guna memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ungkap Dalu Agung dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Dalu menjelaskan bahwa rancangan program dan anggaran ATR/BPN tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, melainkan juga dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Secara rinci, rencana kerja tersebut difokuskan pada sejumlah sektor strategis ketahanan pangan, sertipikasi tanah bagi MBR, kemandirian energi dan air, penyediaan lahan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi industri, pengembangan perumahan, serta penataan ruang berbasis ketahanan bencana.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian ATR/BPN mengandalkan instrumen pertanahan dan tata ruang melalui legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, hingga redistribusi tanah.

“Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta program pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, ATR/BPN menegaskan komitmen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang masih terjadi. Langkah ini dianggap krusial guna menciptakan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset dan kegiatan ekonominya.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada tahun 2027 dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian prioritas pembangunan nasional, serta manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas Dalu Agung Darmawan.

Rapat kerja dan dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI ini juga dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Sementara itu, Dalu Agung Darmawan didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(Rizky Tile)