Kendari // Kabarnusa24. Com
Aliansi Mahasiswa Buton Utara Menggelar Aksi Demostrasi Terkait Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton Utara Yang Tak Kunjung di Perbaiki. Kendari, 8 Juni 2023.
Beberapa mahasiswa buton utara(butur) yang tergabung dalam aliansi mahasiswa buton utara melakukan demonstrasi di perempatan pasar baru wua-wua kota kendari guna menyuarakan terkait kondisi jalan yang ada di buton utara yang rusak parah dan sangat memprihatinkan serta membahayakan bagi pengendara yang melawati jalan tersebut.
Dalam orasinya mahasiswa mendesak pemerintah provinsi sulawesi tenggara untuk segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di buton utara.
Menurut Laode inal slam selaku koordinator aksi menerangkan bahwa Pembangunan Kebutuhan masyarakat tidak pernah terlepas dari pembangunan fisik-infrastruktur sebagai sarana penunjang pembangunan manusia.
Infrastruktur yang baik dan memadai akan mempermudah perkembangan perekonomian masyarakat, karena menjadi faktor penentu terjadinya social engineering.Pembangunan tersebut harus selalu bersifat pembangunan yang berkeadilan; menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat lewat pemerataan model, strategi dan hasil pembangunan.
Lebih lanjut kata inal “Pembangunan yang berkeadilan inilah yang hingga sekarang, tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara ,Kecamatan Bone Gunu Sampai Kecamatan Kambowa yabg berstatus jalan Provinsi terutama ketika berbicara tentang kondisi infrastruktur jalan sebagai faktor utama pemicu perkembangan masyarakat.
Jalan poros penyambung 2 kabupaten yaitu Buton Utara – Buton, menghubungkan kedua Kabupaten tersebut, maupun yang menghubungkan Kulbar-kambowa dengan kecamatan lainnya di, tidak pernah berada dalam kondisi baik dan memadai” ungkap innal.
Kondisi jalan yang rusak parah sangat menghalangi mobilitas masyarakat, dan memberikan beban tambahan akibat pemborosan waktu dan biaya perjalanan, selain tingginya resiko kecelakaan lalu lintas.
Kerusakan jalan ini suda terjadi sejak jalan tersebut berstatus, jalan provinsi. Disinyalir bahwa perencanaan yang kurang matang serta tidak maksimalnya pengawasan dinas terkait menjadi faktor utama penyebabnya.
Tidak ada satu pun usaha berarti dari pemerintah yang bertujuan memperbaiki kondisi jalan, sehingga beban masyarakat di sana tidak pernah terselesaikan.Inal mengatakan pihaknya akan ikut mengawal proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan poros tersebut dan akan mengunakan seluruh upaya legal demi tercapainya tuntutan mereka karena Mengingat UU NO 22 Tahun 2009 bahwa.
penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tutupnya