Tapanuli Utara –Kabarnusa24.com) Sejumlah paket pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 mulai menjadi sorotan publik. Data pengadaan yang bersumber dari APBD tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Kamis, 5 Maret 2026, berdasarkan data yang dihimpun dari sistem pengadaan pemerintah, terdapat sejumlah paket pengadaan dengan nilai yang cukup besar. Di antaranya Pengadaan Obat PKD senilai Rp3.402.218.279, Pengadaan BMHP PKD sebesar Rp2.379.844.191, serta Penyediaan Kartrid TCM dengan nilai Rp931.655.900. Selain itu terdapat pula Penyediaan BMHP Gula Darah sebesar Rp793.265.400 dan Penyediaan BMHP HPV DNA senilai Rp529.809.139 yang seluruhnya tercatat menggunakan anggaran APBD Tahun 2025.
Selain pengadaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, terdapat pula kegiatan Rehabilitasi Sedang Gedung Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan nilai Rp358.500.000. Tidak hanya itu, sejumlah paket belanja alat tulis kantor (ATK) juga muncul berulang kali dalam daftar pengadaan melalui metode E-Purchasing.
Aktivis dari LSM Komite Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, Hasmar Lubis, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba melakukan konfirmasi terkait sejumlah paket pengadaan tersebut kepada pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
Namun menurutnya, upaya konfirmasi tersebut tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Setiap kali mendatangi kantor dinas, dirinya selalu mendapat alasan bahwa pejabat yang berwenang sedang berada di kantor bupati.
“Setiap kali kami ingin meminta klarifikasi terkait pengadaan tersebut, selalu saja disampaikan bahwa pejabat terkait sedang berada di kantor bupati. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi kami,” ujar Hasmar Lubis kepada awak media Kabarnusa24.com.
Merasa ada hal yang perlu ditelusuri lebih jauh, Hasmar Lubis akhirnya menyerahkan sejumlah data temuan pengadaan tersebut kepada awak media Kabarnusa24.com untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Ia juga mendesak agar aparat pengawas internal pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan audit dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, penggunaan anggaran kesehatan yang mencapai miliaran rupiah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah data pengadaan yang dipersoalkan tersebut. Publik kini menunggu klarifikasi dari pihak dinas guna memastikan bahwa pengelolaan anggaran kesehatan di daerah tersebut berjalan secara transparan dan sesuai aturan,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
