DPR Tekankan Akurasi Sensus Ekonomi, Data Jadi Penentu Ketepatan Kebijakan Pemerintah
Lumajang,kabarnusa24.com.Kamis,6/8/2026— Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.AP., menegaskan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi karena hasil pendataan akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para petugas sensus. Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kinerja petugas yang telah berhasil mencapai progres pendataan lebih dari 81 persen.Acara ini berlangsung di hall Aston IIn,Jalan Panglima Sudirman- Lumajang.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas sensus yang telah bekerja luar biasa. Dengan capaian lebih dari 81 persen, saya optimistis target pendataan 100 persen dapat dicapai sesuai waktu yang ditetapkan,” kata Nur Purnamasidi.
Menurut dia, kualitas data yang dihasilkan dalam sensus memiliki pengaruh besar terhadap ketepatan kebijakan pemerintah. Data yang valid akan menjadi pijakan dalam menentukan sasaran program pembangunan, termasuk berbagai bentuk bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai selama ini masih terdapat program yang belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang digunakan belum menggambarkan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak menerima dukungan pemerintah justru belum terakomodasi.
“Data yang dikumpulkan hari ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, akurasinya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Nur Purnamasidi juga menyoroti adanya tantangan dalam proses pendataan. Menurutnya, sebagian masyarakat masih ragu menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena khawatir data tersebut akan berdampak pada kewajiban perpajakan atau konsekuensi administratif lainnya.
Padahal, kata dia, BPS memiliki prinsip menjaga kerahasiaan seluruh data responden sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
“Petugas perlu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat memahami bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar statistik,” katanya.
Ia meminta proses validasi dan verifikasi terus diperkuat agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan maupun program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, Nur Purnamasidi menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan selama pelaksanaan sensus berlangsung.
Menurutnya, sinergi tersebut akan meningkatkan kualitas pendataan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses sensus.
“Kita semua berorientasi pada hasil. Hasil sensus ini harus dapat dipertanggungjawabkan karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan strategis pemerintah,” ujarnya.
Ia juga berharap para petugas sensus tidak hanya menjalankan tugas pendataan, tetapi turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan nasional.
Di akhir sambutannya, Nur Purnamasidi menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam penyediaan data resmi. Menurut dia, BPS didukung sumber daya manusia yang profesional, bekerja berdasarkan standar statistik nasional maupun internasional, serta menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.
- “Oleh karena itu, kredibilitas dan kualitas data BPS harus terus dijaga agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi riil masyarakat,” tutupnya.(D.S)
