Jebolnya kembali tanggul sungai di Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali memicu kemarahan masyarakat. Peristiwa yang berulang tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik mengenai sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam mencegah bencana serupa terus terjadi.
Tapanuli Tengah, Selasa, 4 Agustus 2026 — Di media sosial beredar sebuah unggahan yang menyindir Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pihak pelaksana proyek terkait jebolnya tanggul di Hutanabolon. Unggahan tersebut viral dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Dalam unggahan itu tertulis, “Kalau datang Pak Menteri ke Hutanabolon jangan pakai kacamata hitam, karena yang lain menjadi tidak kelihatan. Sudah berkali-kali tanggulnya jebol. PT Wika bekerjalah dengan hati nuranimu.” Kalimat tersebut dianggap mewakili kekecewaan sebagian masyarakat yang merasa persoalan banjir belum mendapat penyelesaian permanen.
Namun di balik derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintah pusat, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Mengapa sorotan seolah hanya tertuju kepada Menteri dan Pemerintah Provinsi, sementara peran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah nyaris tidak dibahas dalam narasi yang berkembang?
Secara hukum, pengelolaan sungai memang memiliki pembagian kewenangan. Sungai yang masuk kategori wilayah sungai strategis nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu sesuai status sungai dan tanggung jawab penanganan darurat di wilayahnya.
Meskipun demikian, pembagian kewenangan tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat ketika bencana terjadi. Kepala daerah tetap memiliki kewajiban melakukan langkah cepat sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pemerintah kabupaten memiliki kemampuan untuk mengerahkan alat berat daerah, melakukan pembersihan material yang menyumbat aliran sungai, memperkuat tanggul darurat, menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan keselamatan masyarakat terdampak.
Karena itu, apabila seluruh sorotan hanya diarahkan kepada pemerintah pusat, sebagian masyarakat dapat menilai adanya kesan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya menggeser fokus persoalan kepada pihak lain. Persepsi tersebut tentu harus dijawab dengan transparansi dan tindakan nyata.
Seorang warga Hutanabolon yang meminta agar nama dan identitasnya tidak dipublikasikan mengaku kecewa karena persoalan tanggul yang jebol terus berulang tanpa penyelesaian permanen yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami bukan mencari siapa yang salah. Kami hanya ingin ada solusi. Kalau memang pusat punya kewenangan, silakan diperjuangkan. Tapi pemerintah daerah juga jangan hanya menunggu. Kami yang selalu menjadi korban setiap kali banjir datang,” ujar warga tersebut.
Menurutnya, masyarakat berharap pemerintah daerah lebih agresif memperjuangkan kebutuhan warga dan tidak hanya menjelaskan soal batas kewenangan ketika bencana terjadi.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada yang saling lempar tanggung jawab. Yang kami butuhkan bukan alasan, tetapi tindakan nyata agar banjir ini tidak terus berulang,” katanya.
Masyarakat Hutanabolon tidak membutuhkan perdebatan panjang mengenai siapa yang paling berwenang. Yang mereka harapkan adalah rumah mereka aman, lahan pertanian tidak rusak, dan anak-anak mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap musim hujan tiba.
Jika tanggul tersebut telah berulang kali jebol, maka evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keharusan. Publik berhak mengetahui langkah apa yang telah dilakukan pemerintah daerah, bentuk koordinasi yang telah dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta upaya apa yang sedang diperjuangkan untuk solusi jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentu memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak sedang menghindari tanggung jawab. Transparansi, percepatan penanganan, serta komunikasi yang terbuka kepada publik akan menjadi jawaban terbaik atas berbagai kritik yang berkembang.
Pada akhirnya, masyarakat tidak peduli siapa yang paling banyak memberikan penjelasan. Mereka hanya ingin melihat pemerintah hadir, bekerja, dan memastikan tragedi jebolnya tanggul Hutanabolon tidak terus menjadi bencana yang berulang dari tahun ke tahun. Sebab ketika air bah datang, yang dibutuhkan warga bukan saling menyalahkan, melainkan keberanian untuk bertindak dan mengambil tanggung jawab.
(Hasanuddingulo)
