TAPANULI TENGAH, 20 Agustus 2026 —Kabarnuaa24.com)Penanganan korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali mendapat sorotan keras. Joneri Sihite, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya (Golkar), mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada ribuan keluarga korban yang hingga kini disebut belum tertangani secara maksimal.
Desakan tersebut disampaikan Joneri Sihite seusai rapat pimpinan DPRD Tapanuli Tengah yang membahas kondisi korban bencana, termasuk kemungkinan pemanfaatan anggaran sebesar Rp123 miliar untuk membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kepentingan politik, melainkan menyangkut kemanusiaan dan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.
Menurut Joneri Sihite, berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Sosial, bencana yang terjadi pada 25 November 2025 berdampak terhadap sekitar 34.000 kepala keluarga di 18 dari 20 kecamatan di Tapanuli Tengah. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 9.000 KK yang disebut telah tertangani, sehingga masih terdapat sekitar 25.000 KK yang belum mendapatkan penanganan.
“Ini masalah perikemanusiaan,” tegas Joneri Sihite, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Golkar.
Ia mempertanyakan mengapa setelah sekitar sembilan bulan berlalu, masih terdapat begitu banyak masyarakat korban bencana yang belum memperoleh bantuan secara maksimal. Terlebih lagi, hujan masih mengguyur sejumlah wilayah Tapanuli Tengah sehingga masyarakat yang berada di kawasan rawan kembali menghadapi ancaman banjir, lumpur dan bencana susulan.
Joneri Sihite mencontohkan kondisi masyarakat di kawasan Tukka dan sejumlah wilayah lainnya. Menurutnya, setiap hujan turun, sebagian warga kembali berhadapan dengan banjir dan lumpur yang masuk ke lingkungan permukiman.
“Kalau hujan, banjir masuk lagi, lumpur masuk lagi. Itu berulang-ulang terus,” ujarnya.
Dalam rapat pimpinan DPRD, Fraksi Golkar menyatakan mendukung agar anggaran Rp123 miliar yang disebut berasal dari dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan dapat dimanfaatkan untuk membantu korban bencana. Joneri Sihite juga menyebut alternatif penggunaan SiLPA apabila secara aturan memungkinkan untuk penanganan masyarakat terdampak.
Jika angka Rp123 miliar dibagi kepada sekitar 25.000 keluarga yang belum tertangani, secara hitungan kasar nilainya sekitar Rp4,9 juta per KK. Namun, Joneri menegaskan bahwa mekanisme penyaluran harus dilakukan berdasarkan data yang valid, transparan, tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami sebagai wakil rakyat setuju mengenai itu, dan kami siap bertanggung jawab kalau memang ada kesalahan di sana. Asal benar-benar eksekutif membagi kepada korban bencana,” tegas Joneri Sihite.
Sorotan juga diarahkan pada persoalan pendataan korban. Joneri Sihite mengaku mempertanyakan sejauh mana koordinasi pemerintah daerah dengan kepala desa dan lurah dalam memastikan data korban benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, kepala desa dan lurah semestinya dikumpulkan secara berkala untuk melakukan sinkronisasi data. Jangan sampai persoalan administrasi dan pendataan justru menjadi alasan yang membuat bantuan kepada masyarakat semakin lama diterima.
“Kalau kepala desa dan lurah tidak pernah dikumpulkan untuk berkoordinasi, bagaimana data korban bisa cepat dan tepat?” katanya.
Joneri Sihite juga menyinggung SiLPA Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut mencapai sekitar Rp175 miliar. Menurutnya, ketika masyarakat masih membutuhkan bantuan dan pemerintah memiliki anggaran yang belum terserap, harus ada keberanian untuk mencari solusi sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
Ia bahkan menyatakan siap apabila diperlukan dilakukan penghematan terhadap fasilitas maupun hak-hak tertentu di lingkungan legislatif untuk membantu korban bencana.
“Potong gaji kami untuk menangani bencana ini, kami siap. Sekarang pertanyaannya, eksekutif siap tidak?” tegas Joneri Sihite.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan mengapa anggaran yang tersedia tidak segera diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, sementara kondisi di sejumlah wilayah masih memprihatinkan. Menurut mereka, anggaran negara harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya mereka yang sedang berada dalam situasi sulit akibat bencana.
Persoalan bantuan bagi korban meninggal dunia turut menjadi sorotan. Joneri Sihite menyebut dari data yang diterimanya terdapat sekitar 134 korban meninggal dunia, sementara sekitar 80 orang disebut telah menerima bantuan. Jika angka tersebut masih sesuai dengan data terbaru, berarti masih terdapat sekitar 55 korban yang belum memperoleh bantuan.
“Ini masalah kemanusiaan. Korban jiwa, sembilan bulan belum bisa tertangani,” ujarnya.
Ia juga menyoroti warga yang kehilangan tempat tinggal dan masih harus tinggal di fasilitas sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah agar tidak lagi memperlakukan persoalan bencana sebagai masalah administratif semata.
Joneri Sihite kemudian mempertanyakan hasil berbagai kunjungan pejabat pusat maupun daerah ke Tapanuli Tengah. Presiden, menteri, gubernur, Kapolri hingga unsur TNI disebut telah datang melihat langsung kondisi bencana. Namun, menurutnya, kunjungan tersebut harus dibarengi koordinasi yang kuat agar persoalan di lapangan benar-benar selesai.
“Presiden sudah datang, menteri sudah datang, gubernur sudah datang, Kapolri juga sudah datang. Seharusnya ini sudah tertangani,” kata Joneri Sihite.
Ia membandingkan kondisi Tapanuli Tengah dengan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara yang juga terdampak bencana. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan di Tapanuli Tengah, khususnya terkait pendataan korban, bantuan Jadup, hunian tetap dan pemulihan masyarakat.
Joneri Sihite menegaskan bahwa Fraksi Golkar tidak ingin persoalan tersebut dipolitisasi. Ia mengatakan sikap Golkar akan tetap didasarkan pada kepentingan masyarakat.
“Kalau kinerja Bupati ini baik, Fraksi Golkar akan mendukung beliau, membela beliau. Tapi ini kami harus membela rakyat kami,” tegasnya.
Kini pemerintah daerah dituntut memberikan jawaban yang jelas: apakah anggaran yang tersedia dapat segera diarahkan untuk membantu masyarakat korban bencana sesuai mekanisme hukum, atau ribuan keluarga tersebut kembali harus menunggu tanpa kepastian.
Bagi Joneri Sihite, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, bagi masyarakat yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga akibat bencana, yang mereka butuhkan bukan lagi sekadar janji, melainkan kepastian bantuan dan kehadiran nyata negara di tengah penderitaan mereka.
(Hasanuddingulo)
