Pembangunan Jawa Timur Dikritik: Industri Tumbuh, Kemiskinan dan Krisis Iklim Mengintai
JAWA TIMUR, Kabarnusa24.com.Senin,17 Agustus 2026 — Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan jika masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dasar, sumber daya, ruang pengambilan keputusan, serta harus menanggung dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur menyampaikan sorotan tersebut dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi ini menilai wajah pembangunan Jawa Timur masih menyisakan persoalan serius, mulai dari tekanan industrialisasi di wilayah utara hingga kemiskinan dan kerentanan bencana di wilayah selatan.
KPS2K menilai pembangunan perlu dilihat tidak hanya dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun proyek strategis nasional, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya.
Industrialisasi Tak Boleh Mengorbankan Lingkungan
Wilayah utara Jawa Timur, termasuk Gresik, menjadi salah satu kawasan yang mengalami perkembangan industri cukup pesat. Kehadiran industri dan berbagai proyek strategis nasional dinilai membawa investasi serta peluang ekonomi.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, kualitas hidup masyarakat, sumber daya alam, serta ruang hidup warga di sekitar kawasan industri.
Direktur KPS2K Jawa Timur Iva Hasanah mengatakan pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.
> “Pemerintah seharusnya mulai memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui mekanisme partisipasi bermakna agar pembangunan lebih inklusif,” ujar Iva.
Menurut dia, partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar memenuhi prosedur administratif. Masyarakat harus memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, mengetahui konsekuensi kebijakan, serta memperoleh umpan balik atas aspirasi yang disampaikan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berbicara tentang investasi, pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis. Kita juga harus berbicara tentang kualitas lingkungan, sumber penghidupan masyarakat, kesetaraan akses, dan bagaimana masyarakat dapat ikut menentukan masa depannya,” ujarnya.
Kemiskinan dan Krisis Iklim Menghantam Wilayah Selatan
Berbeda dengan wilayah utara yang menghadapi tekanan industrialisasi, kawasan selatan Jawa Timur menghadapi persoalan kemiskinan yang berkelindan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, perubahan iklim, dan ancaman bencana.
Kabupaten Lumajang menjadi salah satu contoh wilayah yang menggambarkan kompleksitas persoalan tersebut.
Masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan sumber daya alam menghadapi risiko yang semakin besar ketika perubahan iklim dan bencana mengganggu sumber penghidupan.
KPS2K menilai persoalan tersebut juga memiliki dimensi gender yang kuat. Dalam situasi krisis, perempuan kerap menjadi pihak yang memikul beban terbesar untuk memastikan keberlangsungan keluarga, mulai dari pangan, air, kesehatan, pengasuhan hingga pemulihan ekonomi rumah tangga.
Elis Setyowati, yang mewakili Sekolah Perempuan, mengatakan perempuan akar rumput telah menunjukkan kemampuan bertahan dalam berbagai situasi krisis. Namun, ketahanan tersebut belum selalu diikuti terbukanya akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik.
“Dalam situasi krisis seperti saat ini kami perempuan telah membuktikan jika mampu bertahan, namun sampai saat ini keberadaan perempuan miskin justru dipinggirkan dengan sulitnya menjangkau akses-akses layanan yang seharusnya membuat kami lebih maju dan berdaya,” kata Elis.
Menurut dia, kemampuan perempuan bertahan tidak semestinya dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menanggung beban krisis.
“Perempuan tidak membutuhkan bantuan ketika mengalami kesulitan. Kami membutuhkan akses terhadap pengetahuan, modal, pekerjaan, pasar, teknologi, layanan publik dan ruang untuk mengambil keputusan,” ujarnya.
Perempuan Bukan Sekadar Penerima Manfaat
KPS2K menilai pendekatan pembangunan yang menempatkan perempuan hanya sebagai penerima manfaat harus diubah.
Perempuan akar rumput memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi kemiskinan, perubahan lingkungan, krisis pangan, bencana, hingga persoalan ekonomi keluarga. Pengalaman tersebut semestinya dipandang sebagai pengetahuan penting dalam merancang kebijakan pembangunan.
Melalui pengorganisasian dan Sekolah Perempuan, KPS2K mendorong perempuan memahami persoalan yang dihadapi, membangun pengetahuan bersama, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas hingga pemerintahan.
Pendekatan tersebut, menurut KPS2K, perlu diperluas dalam kebijakan pembangunan Jawa Timur, terutama dengan memperkuat keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, orang muda, dan kelompok marginal.
Pembangunan Harus Menghadirkan Keadilan Sosial dan Ekologi
KPS2K memandang perbedaan kondisi antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur tidak seharusnya dilihat sebagai dua persoalan yang terpisah.
Industrialisasi di wilayah utara dan kemiskinan serta kerentanan iklim di wilayah selatan sama-sama menunjukkan pentingnya pembangunan yang memperhitungkan dimensi sosial dan ekologis.
Pertumbuhan ekonomi, kata KPS2K, harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus disertai perlindungan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan juga harus berjalan bersama penguatan ketahanan menghadapi perubahan iklim dan bencana.
Seluruh proses tersebut harus melibatkan masyarakat secara bermakna.
KPS2K juga menegaskan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal tidak boleh hanya dicatat sebagai kelompok sasaran program. Mereka harus diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan.
“Tak Satupun yang Ditinggalkan”
Dalam momentum HUT ke-81 RI, KPS2K Jawa Timur menyerukan agar pemerintah di semua tingkatan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan.
Iva Hasanah menegaskan kemerdekaan semestinya menjadi kesempatan bagi setiap warga untuk menentukan masa depannya.
> “Kemerdekaan seharusnya dimaknai sebagai kesempatan setiap warga untuk menentukan masa depannya. Karena itu, tidak boleh ada pembangunan yang membuat sebagian masyarakat semakin jauh dari akses, sementara sebagian lainnya semakin maju.”
KPS2K mendorong pembangunan Jawa Timur ke depan mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Bagi KPS2K, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti setiap warga memiliki kesempatan, suara, dan ruang yang setara untuk menentukan masa depannya.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyelenggaraan Upacara Bendera HUT ke-81 RI bersama Sekolah Perempuan yang berlokasi di Lapangan Pura Medang Kamulan, Kabupaten Gresik. Kegiatan diikuti anggota Sekolah Perempuan, anak-anak, orang muda, serta perwakilan organisasi perempuan yang berjumlah lebih dari 50 orang.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rembuk Perempuan Desa yang diikuti peserta upacara dan forum multipihak sebagai bagian dari penguatan ekosistem gerakan masyarakat inklusif di Jawa Timur.
Tak Satupun yang Ditinggalkan. Perempuan Bergerak, Bumi Merdeka, Keadilan untuk Semua.(D.S)
